Merdeka.com - Mulai 1 Januari 2015, perbankan diminta menertibkan penerbitan kartu kredit. Bank Indonesia memperketat penerbitan kartu kredit.

Direktur Micro & Retail Banking Bank Mandiri, Hery Gunardi mendukung kebijakan Bank Indonesia membatasi kepemilikan kartu kredit. Dia yakin, kebijakan ini membuat transaksi keuangan menjadi lebih sehat.

Selain itu, pembatasan kepemilikan kartu kredit secara tidka langsung juga ikut membatasi nasabah yang berlebihan dalam pengeluaran. Hal ini tentu saja berbahaya jika terjadi risiko gagal bayar.

"Pendapatan gaji sampai Rp 10 juta punya itu maksimum punya dua ya. Bagus kan biar orang tidak berlebihan. Nasabah spending terlalu banyak engga baik," ucap Hery di Gedung Mandiri Pusat, Jakarta, Kamis (2/10).

Menurut Hery pembatasan kartu kredit yang akan diterapkan bank sentral juga masih dalam tahap kewajaran dan implikasinya terhadap perekonomian cukup positif. "Koridor masih dibatas kewajaran dan buat ekonomi bagus," tegasnya.

Dengan aturan ini, perbankan tidak lagi bisa sembarangan dalam mengeluarkan kartu kredit. Pihak perbankan akan mengecek terlebih dahulu data pelanggan sehingga kepemilikan kartu kredit tidak akan menyalahi aturan.

"Biasanya sebelum mengeluarkan kartu baru ada pengecekan identitas. Masing-masing bank akan melihat," tutupnya.

Sebelumnya, Semua perbankan atau penerbit kartu kredit per 1 Januari 2015 wajib menggunakan sistem kode Personal Identification Number (PIN) enam digit.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas menjelaskan, peraturan ini mengikat pada seluruh transaksi kartu kredit di dalam negeri. Tujuannya adalah keamanan data nasabah.

Sistem paraf dinilai bank sentral kurang memadai karena masih membuka peluang penipuan atau tindak pidana lainnya. "Dengan penggunaan PIN menjadi lebih aman. Karena kode rahasia itu murni milik pengguna," ujarnya di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (1/10).

Di Indonesia, Bank Mandiri atau BCA termasuk yang sudah menggunakan sistem PIN untuk otorisasi transaksi kartu kredit. Tapi tak sedikit bank masih menerapkan tanda tangan untuk validasi transaksi.

Tak cuma soal PIN, Waas menjelaskan pihaknya kini menerbitkan aturan usia minimal pengguna kartu kredit. Kalau belum berumur 21 atau telah menikah, bank atau penerbit tak boleh memberikan kartu utama pada nasabah tersebut.

"Selain itu mereka menjadi pemegang kartu tambahan, dan itu usianya di atas 17 tahun," kata Waas.

Bila ada bank nekat masih memberikan kelonggaran pada nasabah soal pemilikan kartu kredit, atau belum menginformasikan soal penggunaan PIN, sanksi akan langsung diberikan.

"Kita bisa menghentikan sementara, sampai mencabut izin. Kita lihat dari bobot kesalahan yang dilakukan," kata Direktur Departemen Kebijakan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Ida Nuryanti.

BI menerapkan aturan ketat, lantaran membaca data bahwa tingkat kredit macet tinggi dari alat pembayaran tersebut. Padahal di saat yang sama, pada Desember 2013 hingga April 2014 pemanfaatan kartu kredit di Tanah Air meningkat 18,3 persen. Itu setara Rp 384,12 miliar transaksi tunai dan Rp 20,34 miliar transaksi belanja.

Jumlah kartu kredit yang diterbitkan hingga April mencapai 15,2 juta kartu, alias meningkat 0,78 persen dibanding triwulan IV 2013. Semua angka itu menunjukkan lebih banyak pengguna kartu kredit dibandingkan kartu debet yang transaksinya disesuaikan otomatis pada isi rekening nasabah.