Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mengaku telah mengidentifikasi kebutuhan valuta asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat dari perusahaan-perusahaan berbadan hukum milik negara (BUMN). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan, kebutuhan valas perusahaan BUMN sangat besar.

"Kaitannya dengan BUMN, mereka memang sudah lama kita identifikasi kebutuhan valasnya, baik untuk impor maupun untuk pembayaran bunga utang. BUMN pun sebagian besar adalah penggerak valas dalam negeri, seperti Pertamina contohnya, itu kalau Pertamina masuk ke pasar, itu menggerakkan kurs rupiah," ungkap Difi di Jakarta, Senin (2/12).

BI mengklaim telah melakukan pelbagai langkah untuk menjaga agar pasar valas tidak terlalu bergejolak dengan kebutuhan valas yang sangat besar. Salah satunya dengan pendekatan ke perusahaan BUMN.

"Kita bicara dengan Kemenkeu dan KemenBUMN, gimana kalau misalnya kebutuhan valas BUMN itu jangan sekaligus pada saat yang sama, kalau bisa jangan sekaligus di saat yang sama korporasi membayar utang luar negerinya atau pada saat yang sama korporasi mau repatriasi dividennya. Dengan demikian tekanan terhadap nilai tukar bebannya itu bisa dipindahkan ke periode yang lain, jangan di hari yang sama," ungkap Difi.

Pendekatan lain yang dilakukan bank sentral untuk mengurangi tekanan terhadap Rupiah dengan menjadi perantara antara perusahaan BUMN yang membutuhkan USD dengan perusahaan BUMN yang memiliki USD.

"Kita juga identifikasi ada BUMN-BUMN yang sebenarnya punya valas, kaya yang main di komoditas, itu punya valas karena ekspor. Kita pertemukan mereka, antara BUMN yang punya valas dan BUMN yang butuh valas, kita pertemukan," tutur Difi.

Menurut Difi, Menteri BUMN, Dahlan Iskan , telah mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN terkait hedging yang bisa digunakan sebagai landasan dilakukannya hedging atau lindung nilai. Hal ini terkait dengan potensi merugikan negara bagi perusahaan BUMN apabila nilai valas yang dilindung nilai tidak sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya.

"Secara aturan hukum sebenarnya sudah cukup. Kalau bukan BUMN rasanya tidak terlalu rigid seperti BUMN," tutup Difi.