Merdeka.com - Bank Dunia memuji pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono, sebagai administrasi paling berhasil sepanjang sejarah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chavez menyatakan, pada 1999, tingkat kemiskinan mencapai 24 persen populasi penduduk. Data terakhir pada triwulan I 2014 tinggal menyisakan 11,3 persen.

"Lebih dari separuh populasi miskin berhasil dientaskan. Ini adalah sebuah capaian ekonomi yang luar biasa, berkat kepemimpinan kuat dan demokrasi yang bertumbuh," kata Rodrigo di hadapan Boediono, dalam seminar di Jakarta, Selasa (23/9).

Adapun Bank Dunia mencatat jelang pergantian presiden, kinerja SBY-Boediono menurunkan kemiskinan melambat. Penurunan jumlah penduduk tak mampu pada 2012-2013 hanya 0,7 persen, angka terkecil dalam satu dekade terakhir.

Ini ditambah kesenjangan kaya-miskin yang melebar sesuai koefisien gini. Dari rasio 0,3 pada 2000 menjadi 0,41 pada 2013.

Rodriguez mengingatkan pemerintah, bahwa tantangan kini beralih bukan pada penurunan kemiskinan. Fokus kebijakan harus diarahkan buat mengatasi ketimpangan yang melebar terutama antara Jawa dengan kawasan timur Indonesia.

"Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan ketimpangan tercepat di Asia Timur," ungkapnya.

Bank Dunia melihat ketimpangan tak terkendali bisa berdampak pada nasib 17 juta penduduk yang hampir miskin.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat atau berkurangnya lapangan kerja, langsung mengirim sepertiga populasi itu jatuh miskin.

Ini masih ditambah faktor pendidikan, gender, dan sanitasi sebagai penyebab langgengnya kondisi sulit jutaan anak baru lahir di republik ini. Mereka seakan dihukum untuk langsung miskin, kata Rodriguez, hanya karena tidak tersedia infrastruktur kesejahteraan sosial memadai ketika Indonesia sudah menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi satu dasawarsa terakhir.

Oleh sebab itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah agar fokus menyediakan sebanyak mungkin pekerjaan. Terutama kepada angkatan kerja muda.

Ini bisa meningkatkan ketahanan nasional, sehingga tidak banyak warga hampir miskin yang mengalami degradasi status.

Kebijakan itu juga harus disokong akses layanan publik yang setara pada semua anak Indonesia, agar mereka dapat memulai hidupnya secara adil.

"Indonesia tidak bisa selamanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Maka langkah ke arah sana membutuhkan kepemimpinan kuat, visi yang jelas, dan prestasi yang sudah dicapai SBY dan Boediono harus dilanjutkan pemerintahan baru," kata Rodriguez.