Merdeka.com - Direktur Pelaksana dan Kepala Bidang Finansial Bank Dunia, Bertrand Badre, melawat ke Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/12). Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Chatib Basri itu, keduanya membahas pelbagai isu perekonomian global.

Ditemui seusai pertemuan tertutup itu, Badre menampik bahwa kedua pihak membahas isu tertentu secara spesifik. Lawatan ini dilakukan sebagai ajang perkenalan, sebab dia baru bulan lalu dilantik menjadi pejabat Bank Dunia, selepas sebelumnya lama menjabat sebagai pimpinan Bank Societe Generale di Prancis.

Namun dia membenarkan bahwa persoalan rencana Bank Sentral Amerika (The Fed) bersiap menarik stimulus moneter dari pasar keuangan (tappering off), jadi salah satu bahan pembicaraan keduanya.

"Kami tidak spesifik membahas tappering off, tapi memang kebijakan itu akan membentuk sebuah lingkungan keuangan global yang baru. Apalagi Indonesia sudah merasakan gejolak sebagai imbas rencana itu sejak Mei-Juni lalu," kata Badre.

Dalam kondisi demikian, Bank Dunia mengaku siap membantu pemerintah Indonesia bila memang dibutuhkan. Apalagi, kedua pihak sudah lama bermitra.

Untuk jangka pendek, Badre menyatakan pada menteri keuangan Chatib Basri agar segera mengupayakan reformasi struktural. Indonesia sejauh ini mengalami gejolak keuangan karena tergantung pada barang impor, sehingga terjadi defisit akun neraca pembayaran.

Badre menegaskan, rencana tappering off sudah pasti dijalankan, karena itu setiap negara berkembang utama, termasuk Indonesia, harus mempersiapkan diri.

"Lingkungan ekonomi global akan segera berubah, cuma kita tidak tahu kapan kebijakan ini dijalankan, apakah kuartal I tahun depan, atau kuartal berikutnya. Namun, yang pasti setiap kebijakan reformasi struktural harus diambil. Itu yang saya bahas (bersama menkeu) tadi," ungkapnya.

Badre dua hari melawat ke Indonesia, dimulai sejak kemarin (2/12), dengan bertandang ke Bank Indonesia (BI). Hari ini, melanjutkan kunjungan ke instansi pemerintah, selain mendatangi Kemenkeu, kolega Sri Mulyani Indrawati ini akan berkunjung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).