Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bank DKI tetap berharap PMP Rp 500 miliar tahun ini

Bank DKI tetap berharap PMP Rp 500 miliar tahun ini Ahok dan direksi Bank DKI. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membatalkan rencana penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 500 miliar untuk Bank DKI. Padahal, semula Bank DKI akan mendapat tambahan modal sebesar Rp 500 miliar dari APBD 2015.

Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan, pihaknya optimistis target tahun 2015. Mereka menargetkan keuntungan sebesar Rp 1,3 triliun dan aset mencapai Rp 45 triliun tahun ini meski PMP batal dikucurkan.

"Kami targetkan laba Rp 1,3 triliun dan total aset sebesar Rp 45 triliun di tahun ini. Mudah-mudahan tahun 2015 target dapat dicapai," katanya saat dihubungi, Kamis (12/3).

Eko berharap, Bank DKI tetap menerima PMP setelah adanya pembahasan antara eksekutif dan legislatif serta pasca dikeluarkannya hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.‎ Eko menilai, bantuan modal ini sangat dibutuhkan untuk ekspansi usaha perseroan yang tahun ini berencana naik ke BUKU (bank umum kelompok usaha) 3.

"Mudah-mudahan ada pembahasan ulang setelah di Kemendagri kemarin," tutupnya.

Meski demikian, Eko mengatakan, PMP sebesar Rp 500 miliar masih diusahakan untuk bisa cair tahun ini. Eko akan kembali mengajukan alokasi PMP dalam APBD Perubahan 2015 jika dalam APBD 2015 tidak terdapat alokasi PMP untuk Bank DKI. Namun dalam APBD Perubahan, Bank DKI akan meminta tambahan modal lebih dari Rp 500 miliar, lantaran semula Bank DKI sudah mengajukan suntikan modal senilai Rp 1,5 triliun untuk tahun 2015.

"PMP Bank DKI tahun anggaran 2015 masih diusahakan dapat Rp 500 miliar di APBD 2015. Diupayakan tambah lagi di APBDP 2015 nanti," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, PMP untuk Bank DKI tidak masuk dalam anggaran.

"Enggak ada Bank DKI? Siapa bilang. MRT sama PT Transjakarta sudah pas. Dari awal udah dua," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, pemberian tambahan modal sedari awal memang tidak pernah diusulkan untuk Bank DKI. Bahkan, dalam surat rekomendasi yang diusulkan Komisi C tidak tercantum usulan PMP untuk Bank DKI.‎ Sehingga PMP hanya diberikan kepada PT MRT sebesar Rp 1 triliun dan PT Transjakarta sebesar Rp 1 triliun.

"Enggak, di rekomendasi komisi C cuma ada dua. Kalau nanti dievaluasi kami berjalan, terus DPRD mau kasih (Bank DKI) ya dimasukan," terang mantan Walikota Jakarta Utara ini.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) telah berencana mengalokasikan dana penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam RAPBD 2015 untuk Bank DKI sebesar Rp 500 miliar untuk menaikkan Bank DKI dari BUKU 2 ke BUKU 3. Padahal mulanya hanya dialokasikan untuk dua BUMD, yakni MRT dan TransJakarta sebesar Rp 5,62 triliun.

Padahal dalam rapat pimpinan antara DPRD DKI Jakarta dan eksekutif sebelumnya disebutkan, Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 hanya ada dua BUMD yang mendapatkan suntikan dana segar yakni PT MRT dan PT TransJakarta. Adapun besarannya untuk PT MRT Rp 4,62 triliun dan PT TransJakarta senilai Rp 1 triliun.

"Bukan terlalu mendadak‎, sudah ada tiba-tiba hilang. Saya bilang, Bank Jabar Banten sama Bank Jatim sudah BUKU (Bank Umum Kelompok Usaha) 3 dengan Rp 4,5 triliun atau berapa. Nah kita kan nanggung nih, kenapa kita enggak bikin Bank DKI BUKU 3 sama seperti mereka. Kita malah mau BUKU 4. Kalau mau BUKU 4 kan lewat BUKU 3 dulu. Setor Rp 250 miliar lagi kan sudah jadi BUKU 3. Ya, setor dong saya bilang," jelasnya.

(mdk/siw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Soroti Kredit Bank Masih Rendah ke UMKM, Baru Capai 19 Persen

Jokowi Soroti Kredit Bank Masih Rendah ke UMKM, Baru Capai 19 Persen

Padahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.

Baca Selengkapnya
Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Harta Kekayaanmya Ternyata Mencapai Rp53 Miliar

Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Harta Kekayaanmya Ternyata Mencapai Rp53 Miliar

Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.

Baca Selengkapnya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak

Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak

Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.

Baca Selengkapnya
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.

Baca Selengkapnya
Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya