Bank DKI tak bebankan iuran OJK pada nasabah

Merdeka.com - PT Bank DKI mengaku telah memasukkan biaya operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke dalam anggaran operasional perseroan. Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan, pungutan tersebut akan berpengaruh terhadap BOPO (beban operasional dan biaya operasional) perseroan.

"0,03 persen itu dikalikan aset, manajemen masih mampu bayar. Ya mudah-mudahan tidak terlalu d terhadap BOPO," kata Eko di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (26/2).

Perseroan sendiri telah berhasil menurunkan BOPO dari 81,43 persen pada 2012 menjadi 74,99 persen pada 2013. Eko mengaku menekan BOPO dari sisi biaya dana. Perseroan tidak menaikkan suku bunga dana (tabungan, giro dan deposito) dalam upaya menarik dana nasabah dan meningkatkan likuiditas.

"Kita enggan jor-joran perang bunga seperti bank umum nasional," imbuh Eko.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (perpres) Premi OJK telah disahkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 14 Februari 2014 lalu. Mulai 1 Maret 2013, sektor keuangan di Tanah Air akan dikenai pungutan operasional OJK, termasuk perbankan.

Besaran iuran yang dibebankan kepada perbankan adalah sebesar 0,03 persen hingga 0,045 persen dari total aset bank, yang dipungut secara bertahap hingga memenuhi 0,045 persen pada tahun 2016 mendatang.