Merdeka.com - Pemerintah diminta hanya menarik dividen sebesar 20 persen dari laba bersih. Itu lebih rendah dari penarikan dividen bank BUMN saat ini yang sebesar 30 persen.

"Kami sudah mengajukan itu, namun pemerintah tetap minta 30 persen," ujar ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Gatot M. Suwondo saat ditemui di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Rabu (16/4).

Gatot menegaskan, idealnya, penarikan dividen bank BUMN maksimal 25 persen. Penurunan setoran dividen membuat bank memiliki kesempatan untuk menambah modal untuk meningkatkan daya saing di era pasar bebas Asean yang berlaku mulai 2015.

"Integrasi pasar bebas itu tidak sejalan dengan penambahan modal dapat melemahkan daya saing bank BUMN. Kalau dividen itu dikurangi, tentunya sebagiannya lagi akan masuk ke perseroan," katanya.

Di sisi lain, Gatot memaklumi jika pemerintah berkeras untuk meminta setoran dividen bank BUMN tetap 30 persen. Itu guna menutupi kebutuhan belanja APBN.

 "Kami bisa memaklumi itu, karena memang pemerintah membutuhkan dana untuk menutupi kebutuhan APBN. Tetapi, harus balance," ucapnya.