Merdeka.com - Program tol laut menjadi salah satu andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kerangka pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan. Jokowi meyakini tol laut mampu menekan ongkos distribusi logistik barang yang selama ini acap kali dikeluhkan para pengusaha.

Namun ambisi itu tidak dibarengi kemampuan anggaran. Dalam pengantar nota keuangan RAPBN 2016, porsi anggaran untuk tol laut lebih kecil dibandingkan APBN-P 2015. Hal itu diungkapkan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.

"Anggaran tol laut itu 60 persen dari total anggaran Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Di APBN-P 2015, anggaran tol laut Rp 64 triliun. Sedangkan di RAPBN 2016 sebesar Rp 50,1 triliun," ungkap Abdul dalam diskusi di Kedai Kopi Deli, Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Abdul mengatakan, secara jelas terlihat penurunan porsi anggaran dalam pembangunan tol laut yang selalu dibanggakan Jokowi. Dia sendiri mengaku heran dengan dipangkasnya anggaran untuk tol laut.

"Ada penurunan Rp 14,1 triliun untuk pembangunan tol laut. Nah ini yang saya belum mengerti (penurunan anggaran tol laut)," tuturnya.

Kondisi ini kontraproduktif dengan ambisi pemerintah membangun 77 pelabuhan tahun depan.

"Padahal target pelabuhan baru meningkat tahun ini di bawah 60 pelabuhan, sedangkan tahun depan 77 pelabuhan," ucapnya.