Balas sindiran komisi VII DPR, Sudirman Said bilang waktunya move on
Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said seperti ikut tersindir pernyataan Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika yang menilai pemerintah sedang melakukan eksperimen dengan mempertaruhkan sektor migas karena pimpinan sektor ini dikomandoi orang yang tak memahami seluk beluk migas.
Sudirman Said meneritakan, dia sempat diragukan menjabat Menteri ESDM karena tidak memiliki latar belakang sektor migas. Sebelum menjabat Menteri ESDM, Sudirman merupakan bos perusahaan produsen senjata milik BUMN, PT Pindad (Persero). Sudirman mengaku hanya punya tekad membenahi dan melakukan gebrakan di sektor migas.
"Mungkin saja saya tidak kenal dengan dunia migas. Tapi tentu saya tertantang untuk membuat industri ini tertata dengan baik, dengan mengembangkan sektor migas, menggenjot eksplorasi dengan melakukan hal-hal dengan skema baru," ujarnya di JCC, Jakarta, Jumat (22/5).
Untuk menggambarkan kondisinya yang 'buta' sektor migas, Sudirman Said mengambil contoh komposer legendaris Ludwig van Beethoven. Musisi legendaris itu mampu menciptakan lagu klasik fur elise meski tuna rungu alias tidak bisa mendengar.
"Itu artinya apa? Artinya bahwa ketika kita punya passion, punya ketulusan, tidak ada kata lain selain passion dan ketulusan yang bisa membuat orang yang tidak bisa mendengar, tetapi bisa menciptakan lagu dengan gubahan yang begitu luar biasa," jelas dia.
Tokoh tersebut menginspirasinya untuk menjalankan tugas mengawal sektor energi. Apalagi dukungan keluarga juga cukup kuat.
"ESDM diurus oleh bukan orang migas. Barangkali ini justru ini waktu yang baik untuk membuat terobosan, karena kita tidak terkungkung oleh orang-orang lama. Sehingga kesempatan ini, adalah kesempatan yang baik untuk meninggalkan masalah di masa lalu. Dikotomi-dikotomi di masa lalu. Kalau kata anak muda, ini kesempatan untuk kita move on," jelas dia.
Karena itu sejak mendapat amanah menjadi pembantu di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Sudirman Said berjanji membenahi tata kelola sektor migas.
"Permasalahan yang terjadi di masa lalu harus dilupakan, dan saatnya berubah. Begitu banyak tanggapan bahwa banyak hal buruk yang mengelilingi industri migas. Justru dengan hadirnya orang dari luar migas, adalah kesempatan untuk menata ulang industri ini, supaya tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan masa lalu," ungkapnya.
Sebelumnya, DPR menyindir pemerintah yang dinilainya sedang melakukan eksperimen dengan mempertaruhkan sektor migas. Sebab, lini utama bisnis sektor ini dikomandoi orang yang tak memahami seluk beluk migas.
Sindiran tersebut muncul karena pemerintah menempatkan Amien Sunaryadi sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"Saya ingin sampaikan pesan ke Pak Amien (Amien Sunaryadi- SKK Migas), saat ini perminyakan di Indonesia pemerintah sedang melakukan eksperimen besar. Bahwa institusi utama yang mengurus bisnis migas ditempati oleh orang yang tidak punya background profesional migas, tidak pernah bersentuhan dengan pengalaman migas," ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika di JCC, Jakarta, Kamis (20/5).
Dalam pandangannya, kondisi ini seolah menggambarkan pemerintah mempertaruhkan migas di Indonesia yang seharusnya diperbaiki secara maksimal.
Mantan Kepala BP Migas ini mengaku pesimis pemerintah dapat melakukan perbaikan dalam tata kelola migas di Tanah Air jika orang yang ditunjuk mengurus hulu sektor ini justru tak memahami bidangnya.
"Ini adalah eksperimen yang sangat menentukan. Saya sebagai orang minyak, saya tidak bisa berharap apa-apa. Saya hanya berdoa mudah-mudahan eksperimen ini berhasil," jelas dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Mudik 2024, Ini Daerah-Daerah yang Butuh Perhatian Khusus karena Diprediksi Dipadati Pemudik
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memetakan beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat musim mudik 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSudirman Said Sebut Pihak Kalah Pemilu Harus Jadi Penyeimbang Pemerintah
Kata Sudirman, situasi saat ini lebih kompleks ketimbang pada masa lalu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sudirman Said Tanggapi Putusan DKPP: Bangsa Ini Menunggu Kepekaan Moral Presiden Jokowi
Menurut Sudirman, seluruh elemen bangsa di tanah air tengah menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaSudirman Said Nilai Syarat Jadi Pemimpin Indonesia Terlalu Longgar: Tidak Heran Ada Pengingkaran Etika
Sudirman menyoroti syarat yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaSudirman Said: Semua Cara Perlu Ditempuh Buktikan Kecurangan Pemilu 2024
Timnas AMIN dipastikan membawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke jalur hukum.
Baca SelengkapnyaSudirman Said Nilai Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak Bisa Merusak Norma Bernegara
Menurut Sudirman, ucapan Jokowi presiden boleh kampanye dan memihak berbahaya.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnya