Bagaimana jika kenaikan harga BBM tak disetujui?

Reporter : Ririn Radiawati | Selasa, 27 Maret 2012 14:32




Bagaimana jika kenaikan harga BBM tak disetujui?
Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. doc/merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah dan badan anggaran telah menyepakati postur perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2012 dengan mengacu pada opsi pertama. Dengan patokan opsi pertama, pemerintah telah memasukkan hitungan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.500 per liter, sehingga alokasi subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 137,4 triliun. Padahal, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lalu, apa yang terjadi pada sisi fiskal, jika sidang paripurna DPR memutuskan tidak menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi? "Karena postur anggaran sudah disetujui pada angka Rp137,4 triliun, jika harga BBM tidak naik, tentu pemerintah harus kerja keras mencari kekurangan anggaran untuk subsidi BBM yang jumlahnya sangat besar," jelas pengamat ekonomi Universitas Padjajaran Kodrat Wibowo kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (27/3).

Sekadar diketahui, jika tidak memperhitungkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, maka kebutuhan untuk subsidi BBM mencapai Rp 178 triliun. Dengan kata lain, ada selisih sekitar Rp 41 triliun yang harus ditutup oleh pemerintah dengan berbagai cara jika DPR tidak menyetujui kenaikan harga BBM.

Dia menyebutkan, ada beberapa alternatif untuk menutupi selisih tersebut. Pertama, penghematan anggaran secara besar-besaran untuk keseluruhan belanja negara. Namun, upaya pemerintah mengencangkan ikat pinggang tidak menjamin mampu menutupi selisih kekurangan anggaran tersebut.

"Saya melihat, kalau terjadi penghematan besar-besaran, yang jadi korban adalah anggaran kementerian untuk program yang tidak prioritas akan dipangkas," jelasnya.

Kedua, pemerintah memanfaatkan skema pendanaan pinjaman luar negeri atau penerbitan obligasi. Dengan kata lain, pemerintah menambah utang agar defisit anggaran tidak semakin lebar.

Namun, kata dia, prinsip keuangan negara, pinjaman atau utang seharusnya dimanfaatkan untuk membiayai hal-hal produktif, semisal pembiayaan infrastruktur. "Tidak tepat kalau utang lari ke subsidi," kata Kodrat.

Alternatif ketiga, memaksimalkan dan menggenjot potensi penerimaan negara, utamanya dari sektor perpajakan. Namun, hal ini tidak mudah. Terlebih, belakangan muncul kasus-kasus yang secara tidak langsung menurunkan citra institusi pajak. Selain itu, kondisi ekonomi yang melambat juga berpotensi membuat penerimaan perpajakan tidak maksimal.

Kemungkinan kekurangan anggaran yang semakin besar merupakan salah satu konsekuensi dari proses pembahasan anggaran yang masih menggantung tanpa kejelasan. Menurutnya, seluruh prediksi tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah. Dia menegaskan, pemerintah tidak bisa menunggu dana jatuh dari langit, tanpa kerja keras.

[oer]


Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • Nama 34 menteri sudah fix, Jokowi siap umumkan
  • Kadin: Investor di depan pintu, tunggu Jokowi benahi birokrasi
  • IHSG melejit ke 6.000 tahun depan jika Jokowi naikkan harga BBM
  • Bawa ganja 24 Kg, kakek mantan vokalis band dokter X ditangkap
  • Awas, kebiasaan ini tingkatkan risiko penyakit menular seksual!
  • Pengusaha roti tunggu realisasi janji pro UKM Jokowi
  • Lion Grup kuasai Bandara Halim, AirAsia minta tak semena-mena
  • Sosok Honda CB150R facelift terungkap
  • Ramai isu 2 wanita penyebar HIV, ruang VCT RSUD Karangasem penuh
  • Sikap labil Jokowi umumkan menteri buat pasar gelisah
  • SHOW MORE