Badan Penerimaan Negara bukan solusi genjot tax ratio

Merdeka.com - Membentuk Badan Penerimaan Negara dengan cara memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan dinilai bukan solusi terbaik untuk menggenjot penerimaan negara. Pasalnya langkah itu tidak serta merta memperbesar jangkauan institusi pajak.

"Akar masalahnya itu tax coverage ratio yang rendah, sehingga akhirnya tax ratio-nya juga rendah,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di kantornya, Jakarta, Jumat (8/8).

Fuad menjelaskan, wajib pajak terdaftar baru 20 juta orang, jauh dibawah potensinya yang mencapai 60 juta orang. Potensi tersebut mustahil di raih dengan jumlah Account Representative (AR) yang dimiliki Ditjen Pajak saat ini yang hanya sekitar 10 ribu orang. Saat ini, satu AR menangani 5 ribu wajib pajak.

"Itu-itu lagi akhirnya yang kita kejar, pengusaha itu mulai stres lho. Karena kita mampunya cuma itu," kata Fuad.

Saat ini rasio penerimaan pajak pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau tax ratio sebesar 14,64 persen. Itu jika didasarkan pada formula Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang memasukkan pajak daerah dan penerimaan Sumber Daya Alam dalam perhitungan tax ratio.

Sekedar informasi, Presiden Terpilih Joko Widodo menargetkan peningkatan tax ratio menjadi 16 persen hingga 2019. Target itu dinilai sulit diraih hanya dengan memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu.

"Tax ratio yang diucapkan itu adalah angka politis. (Badan Penerimaan Negara) ini bukan panacea atau obat manjut untuk semua penyakit,” kata  Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Wahju K. Tumakaka.