Merdeka.com - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya dan lembaga terkait akan terus mendorong pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Perum BULOG baik melalui pengadaan dalam negeri maupun impor jika dibutuhkan.

"Untuk cadangan beras, jagung, dan kedelai akan dikelola oleh Perum BULOG, sedangkan komoditas pangan pokok strategis lainnya akan dikelola oleh Holding BUMN Pangan ID FOOD," ujar Arief, dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (21/11).

Pihaknya melakukan konsolidasi dengan seluruh Dinas Urusan Pangan Daerah dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia dalam rangka penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) melalui Pertemuan Koordinasi Penguatan dan Perencanaan Ketahanan Pangan Wilayah, di Yogyakarta yang dilakukan pada hari, Senin (21/11).

"Dalam menetapkan jumlah dan jenis, serta mengelola CPPD, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan Neraca Pangan Wilayah masing-masing. Dengan memiliki neraca pangan, kita akan tahu seberapa besar ketersediaan pangan wilayah, jumlah kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, serta dari mana sumbernya, sehingga dapat ditentukan kebijakan pangan yang paling tepat untuk setiap wilayah," kata dia.

Mulai tahun 2023 Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun Neraca Pangan Wilayah untuk 11 komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, daging unggas, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, dan ikan.

Oleh karena itu, Arief meminta kepada Pemda mendukung penuh penguatan LPM sebagai pilar ketahanan pangan masyarakat. Dia menjelaskan sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan pembangunan dan pengisian LPM, oleh sebab itu, dirinya berharap Pemda dapat terus melakukan pembinaan terhadap pengelolaannya bersama kementerian/lembaga terkait sehingga manfaatnya dapat semakin dirasakan oleh masyarakat.

Dengan dengan adanya cadangan pangan yang kuat, Pemda bisa menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan secara cepat untuk mencegah gejolak pangan di masyarakat, mengingat sektor pangan memiliki andil besar bagi pengendalian inflasi nasional.

Strategi extra effort yang dijalankan Presiden RI Joko Widodo telah berhasil menjaga inflasi bulan Oktober di angka 5,71 persen, sehingga diharapkannya strategi tersebut bisa terus dilaksanakan untuk mengantisipasi dampak krisis pangan dunia di bidang pangan dan perekonomian bersama Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholders.

"Strategi sejalan dengan arahan bapak Presiden yang terbukti berhasil, karena menurut data BPS November 2022, sektor pangan memiliki andil besar terhadap penurunan inflasi nasional sebesar minus 0,25 persen, sehingga inflasi nasional bulan Oktober 2022 terjaga pada angka 5,71 persen," terang dia.