Badan Anggaran DPR Setuju Anggaran 4 Menko Sebesar Rp1,262 Triliun
Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pagu indikatif anggaran empat menteri koordinator Pemerintahan Jokowi-JK di 2020. Dari total anggaran yang diusulkan empat menteri tersebut secara keseluruhan mencapai sebesar Rp 1,262 triliun.
Dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengusulkan anggaran Kemenko PMK sebesar Rp 226 miliar.
Menko Puan mengatakan dari jumlah anggaran tersebut nantinya akan dibagi ke dalam dua program yakni melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain sebesar Rp 119 miliar dan program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan senilai Rp 106 miliar.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya di empat kemenko, kami yang paling sedikit dikeluarkan dari Banggar. Itu angkanya panjang sekali tapi nilainya dikit sekali," ungkap Puan di Ruang Sidang Rapat Baggar, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6).
Kemudian Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengusulkan pagu indikatif anggaran Kemenko Perekonomian pada 2020 sebesar Rp 409,35 miliar. Angka tersebut turun sebesar Rp 4,8 miliar dari pagu anggaran yang diajukan pada tahun 2019.
"Penurunan anggaran tidak berarti menurunkan kinerja Kemenko Perekonomian," kata Menko Darmin
Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto mengusulkan anggaran 2020 sebesar Rp 282,76 miliar. Angka ini naik tipis dibandingkan pagu anggaran 2019 yang sebesar Rp 281,47 miliar
Terakhir, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan anggaran untuk di lingkungan kementeriannya sebesar Rp 344,54 miliar. "Kebijakan anggaran Kemenko Maritim 2020 untuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian," ujar Luhut.
Adapun total anggaran yang diusulkan oleh keempat menko adalah Rp 1,262 triliun. Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir pun menyetujui usulan anggaran masing-masing kemenko untuk tahun 2020.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun
Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaApa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya