Australia bukan lagi jadi pemasok utama sapi ke Indonesia

Merdeka.com - Australia tidak lagi menjadi pemasok utama impor sapi di Indonesia karena pemerintah buka peluang impor sapi dari negara lain. Pemerintah bakal merevisi aturan impor sapi yang tertuang dalam UU No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Namun, revisi aturan impor sapi tersebut tidak bisa dilakukan tahun ini lantaran infrastruktur karantina belum siap. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur pendukung dalam aturan tersebut.

"Tahun ini tidak mungkin, karena harus ada karantina dulu. Cuma sudah dipikirkan sama pemerintah. Negara mana saja boleh cuma ketentuannya harus ditaruh di karantina dulu," ujar Pelaksana Tugas Dirjen perdagangan luar negeri kementerian Perdagangan‎ Karianto Suprih di kantornya, Jumat (25/9).

Dalam aturan tersebut, nantinya pemerintah dibolehkan mengimpor sapi dari negara selain Australia. Yang terpenting, sapi impor harus bebas dari penyakit mulut dan kuku.

"Dibuka kemungkinan dari luar Australia cuma lagi diatur infrastrukturnya kan ketentuannya bebas PMK (penyakit mulut dan kuku), kan yang bebas cuma Australia dan Selandia Baru," kata dia.

Untuk diketahui, salah satu langkah yang dilakukan untuk memfasilitasi aturan ini akan segera dilakukan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang menyatakan impor sapi berdasarkan "country base" atau hanya boleh dari negara yang bebas PMK.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Muladno Basar mengatakan, UU ini menjadikan Indonesia bergantung kepada impor sapi dari Australia. Revisi UU ini membuat pemerintah bisa mengimpor sapi dari negara-negara di dunia dengan tetap memperhatikan aturan-aturan.

"Sebab selama ini, ada kesan dari pemerintah, apa pun yang berbau sapi impor datangnya cuma dari satu negara yaitu Australia," katanya.