Aturan main sudah terbit, BUMN masih ogah hedging utang valas

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meyakini perusahaan pelat merah masih enggan melakukan transaksi lindung nilai atau hedging utang valuta asing. Meskipun, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia sudah mengeluarkan pedoman teknis terkait hedging.

"Kalau dulu BUMN tidak mau hedging, nanti ke depan ini senang nggak melakukan hedging? Jadi tinggal persoalannya mau atau tidak mau, menjadi senang atau tidak senang melakukan hedging," ujarnya saat ditemui di peluncuran Standard, Operating, Procedures (SOP) Hedging di Kemenkeu, Jakarta Kamis (16/10).

Diakui Dahlan, aturan main soal hedging yang dibuat sudah jelas. Sayang, transaksi hedging untuk menghindarkan kerugian seperti biasa dilakukan perusahaan swasta belum menjadi kultur di perusahaan negara.

"Apalagi kalau BUMN itu menjalankan Public Service Obligation, direksinya tetap akan merasa ini berisiko. Nah, saya lagi memikirkan sekarang apa yang akan kita pakai untuk memaksa BUMN untuk hedging, tanpa lagi bisa berkilah takut risiko hukum." Katanya.

Secara umum, pedoman teknis hedging mengatur pelaksanaan transaksi derivatif, semacam foreign exchange swap, foreign exchange forward, dan foreign exchange option.

Sejauh ini, sudah ada tiga bank pelat merah yang siap melayani permintaan hedging. Yaitu, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia.