Merdeka.com - Rencana pemerintah untuk memberlakukan asuransi pertanian ternyata masih sebatas wacana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengatur hal tersebut, hingga saat ini belum diajak berkomunikasi.

Anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani mengungkapkan, pihaknya telah memiliki skema bentuk dari asuransi yakni konsorsium dan non konsorsium. Jika pemerintah menginginkan disertakan perlindungan jiwa pada petani di luar produk pertaniannya, maka perlu dibentuk sebuah konsorsium.

Perlindungan jiwa dimaksudkan untuk melindungi petani saat terjadi bencana alam atau hal tak diinginkan lainnya.

"Asuransi jiwa sama asuransi umum berarti harus konsorsium. Kalau hanya asuransi umum berarti bisa hanya perusahaan asuransi biasa," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (12/8).

Belum pastinya rencana pemerintah ini membuat OJK belum menerima penawaran dari perusahaan asuransi untuk turut serta dalam program tersebut. "Perusahaan asuransi belum ada yang daftar untuk ikut konsorsium," tuturnya.

OJK tidak menetapkan persyaratan khusus kepada perusahaan asuransi yang berminat mengikuti program ini. Perusahaan asuransi hanya diminta memiliki tata kelola keuangan yang sehat.

"Anggota konsorsium pertanian harus sehat tentunya," ucapnya.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Petani. Konsekuensi dari beleid itu, pemerintah diwajibkan menyiapkan skema asuransi pertanian mulai Januari 2014.

Untuk itu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan, pihaknya memilih menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi. Beberapa perusahaan pelat merah yang telah diajak bekerja sama antara lain Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan Askrindo.

"Dananya dari BUMN, tapi mungkin sedikit kombinasi dengan pemerintah. Ya seperti Askrindo, Jasindo, itu," ungkap Rusman di kantornya, Senin (29/7).

Program uji coba asuransi pertanian sudah dilakukan sejak Juli 2012. Hasilnya, banyak petani yang mengajukan klaim karena gagal panen pada triwulan I tahun ini. Meski merugikan bagi perusahaan asuransi, Rusman menilai situasi itu menandakan sistem bisa berjalan.