Asumsi makro berantakan, pemerintah buka peluang ubah APBN 2014
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memastikan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 seluruhnya meleset. Situasi tak jauh beda mengancam APBN tahun ini. Sebab, nilai tukar masih fluktuatif.
Atas dasar itu, ada peluang APBN 2014 akan direvisi, meski waktunya belum ditentukan. Jika memang ada anggaran perubahan, maka faktor fundamental adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika.
"Tentu kemungkinan itu semua dilihat karena kurs kita asumsi makronya Rp 10.500 (per USD). Sekarang sekitar Rp 12.000, nanti kita lihat sejauh mana," kata Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Selasa (7/1).
Selain fluktuasi kurs, perubahan APBN tahun ini akan ditentukan oleh realisasi lifting minyak bumi. Di sisi lain, Chatib menjamin, dari segi pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan tetap berkukuh pada asumsi 6 persen akhir tahun nanti.
"Ya paling pertumbuhan di kisaran 5,8-6,1 persen. Tapi kan yang paling berpengaruh saya pikir kurs dan lifting minyak. Nanti kita evaluasi," tandasnya.
Kendati terbukti asumsi tahun lalu gagal total, Chatib berkilah hal itu wajar. Sebab, perkiraan untuk APBN dilakukan setahun sebelumnya. Dia mencontohkan, awal Januari ini, Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sudah mulai membahas asumsi makro untuk RAPBN 2015.
Karena lamanya waktu pembahasan asumsi, Chatib menilai wajar bila realisasinya bisa meleset, sesuai dinamika situasi perekonomian global. "Menghitung asumsi kan anda enggak menghitung sehari sebelumnya."
Ditemui terpisah, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai perubahan APBN 2014 harus dibicarakan dengan DPR. Adanya pemilihan umum menurutnya bisa menghalangi niatan pemerintah membahas perubahan anggaran. Apalagi, sesuai undang-undang, APBN-P harus selesai dibahas secara detail bersama parlemen.
"Ya kita harus lihat dulu DPR nya punya kemampuan membahas enggak. Apalagi mereka kan lagi kampanye," kata Bambang.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaUsai Tertahan di Februari 2024, Harga BBM Pertamina Bakal Naik Usai Pemilu?
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Tawarkan Perubahan Ekonomi yang Berorientasi kepada Lapangan Pekerjaan Pada Warga Palembang
Lokasi ini merupakan kampanye yang kedelapan sejak dimulainya Kampanye Akbar, pada 21 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaTutup Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai 2023 Tembus Rp286,2 Triliun
Bea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan
Baca SelengkapnyaBelum Capai Target, Lifting Minyak di 2023 Tembus 605.500 BPOD
Dibandingkan tahun 2022, realisasi lifting minyak 2023 turun 1 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKisah Nasabah PNM Mekaar, Ambil Kredit Rp5 Juta Kini Bisa Ekspor Produk Hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca Selengkapnya