Asosiasi pengembang belum dukung tabungan perumahan rakyat
Merdeka.com - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2ERSI) belum menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah terkait tabungan perumahan rakyat (Tapera). Di sisi lain, rancangan undang-undang terkait itu tengah digenjot pembahasannya antara pemerintah dengan DPR-RI.
"Terkait Tapera kami akan melakukan pengkajian lebih lanjut namun sesegera mungkin melakukan pembicaraan dengin stakeholders (pemangku kepentingan) terkait," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat AP2ERSI Ferry Sandyana, seperti dikuti Antara, Senin (8/2).
Menurutnya, program perumahan pekerja atau buruh sudah dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Badan tersebut bisa memberikan subsidi kredit perumahan rakyat (KPR) kepada para peserta program Jaminan Hari Tua.
Pembahasan rancangan beleid Tapera saat ini sudah memasuki tahap akhir. Namun, pemerintah tak berani menargetkan kapan dasar hukum tersebut bakal disahkan.
Sebab, kebijakan tersebut masih ditentang oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Sebab, kalangan pengusaha tersebut ogah dibebani tambahan pungutan.
Dalam RUU Tapera, peserta akan dikenakan biaya 3 persen dari gaji atau upah untuk pembangunan perumahan. Skema pungutannya, 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen oleh pemberi kerja.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik
2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaTabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut
Data LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diskusi dengan Asosiasi Pengusaha, Bea Cukai Ingatkan Pentingnya Patuhi Aturan Menjalankan Usaha
Kelancaran proses bisnis tak terlepas dari kepatuhan dan pemahaman para pelaku usaha
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaCak Imin Banggakan SlepetNomic, Pembangunan Pakai Hati dan Otak
Proyek menyedot uang rakyat yang hanya untuk selera tertentu akan dislepet.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jadikan Temuan PPATK untuk Verifikasi Sumber Dana Kampanye
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca Selengkapnya