Asosiasi Minta Dilibatkan dalam Penyusunan Standardisasi Rokok Elektrik

Merdeka.com - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian untuk melibatkan asosiasi dalam pembahasan standardisasi produk rokok elektrik.

Sekretaris Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Edy Suprijadi berharap Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak hanya memprioritaskan pembahasan standar nasional Indonesia (SNI) bagi produk tembakau yang dipanaskan (HTP).

"Kami berharap penyusunan SNI ini baiknya Kemenperin mengajak kami, para asosiasi vape, yang memang pemangku kepentingan terbesar di industri hasil pengolahan tembakau lainnya (HTPL)," ucapnya di Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Edy, APVI sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Perindustrian yang berisi permintaan agar dilibatkan dalam pembahasan SNI rokok elektrik.

"(Kami) tunggu tanggapan dari mereka; apakah mungkin karena Covid-19, pertemuannya bertahap, saya kurang jelas." tutur Edy.

Pemerintah Mulai Buat Aturan

Sebelumnya, Industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) telah memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sepanjang tahun 2019, industri yang didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini telah berkontribusi terhadap penerimaan cukai negara sebesar Rp426,6 miliar.

Namun, pertumbuhan industri ini kerap mengalami hambatan lantaran belum memiliki regulasi khusus yang dapat menjamin kepastian usaha.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Supriadi mengatakan bahwa pihaknya sudah mulai membuat standar dan kepastian usaha untuk industri ini.

"Kami sudah memulai untuk membuat standar dalam rangka menciptakan kepastian usaha. Kami sudah membahas dengan Badan Standardisasi Nasional. Mudah-mudahan tahun ini standar akan kami buat dan selesai tidak ada halangan," ujar Supriadi dalam Dialog Industri: Ketahanan Industri UMKM Vape di Tengah Pandemi Covid-19, dikutip dari Liputan6.com.

Industri HPTL perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa regulasi untuk menjamin kepastian usaha.

"Pelaku usaha belum mendapatkan kepastian usaha. Regulasi yang ada baru Peraturan Menteri Keuangan. Sebenarnya investasi untuk industri ini terbuka, tidak seperti rokok. Saya dengar keluhan asosiasi. Jangan sampai sudah investasi besar, lalu nanti akhirnya dilarang," katanya.