Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Asosiasi Keluhkan Tingginya Cukai Produk Tembakau Alternatif

Asosiasi Keluhkan Tingginya Cukai Produk Tembakau Alternatif Petani tembakau. ©komunitaskretek.or.id

Merdeka.com - Keterjangkauan dalam mengakses produk tembakau alternatif menjadi kunci untuk mendorong perokok dewasa agar beralih ke produk tembakau yang lebih rendah risiko dibanding rokok konvensional.

Hal ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam diskusi virtual peluncuran laporan 'Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) 2020: Tobacco Harm Reduction: A Burning Issues for Asia' yang diselenggarakan pada pekan lalu.

Ketua Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Johan Sumantri menyatakan, dari aspek harga, produk tembakau alternatif di Indonesia masih terkesan sangat premium. Hal ini dikarenakan tarif cukainya yang terlalu tinggi, yakni 57 persen.

"Jauh di atas rokok. Secara bahan baku juga masih mahal," kata Johan yang turut berpartisipasi sebagai peserta dalam diskusi GSTHR.

Belum lagi, konsumen dewasa harus berinvestasi untuk membeli alat elektronik yang digunakan bersama dengan produk tembakau alternatif. Selain harga yang masih tinggi sehingga memberatkan konsumen, kondisi tersebut juga membebani para pelaku usaha. Ditambah lagi minimnya dukungan pemerintah.

"Beberapa waktu lalu pelaku usaha sempat mengontak dan menanyakan bagaimana dukungan pemerintah. Saya hanya bisa menjawab bahwa (bentuk dukungan) pemerintah masih belum jelas," tegas Johan.

Dalam laporan GSTHR 2020: Tobacco Harm Reduction: A Burning Issues for Asia disebutkan bahwa produk tembakau alternatif merupakan solusi untuk menurunkan prevalensi merokok.

Oleh karena itu, produk tembakau alternatif harus digunakan oleh pemerintah-pemerintah di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah dengan jumlah perokoknya yang tinggi untuk menurunkan prevalensi merokoknya.

Tunggu Kajian Ilmiah

Saat ini, Johan berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia belum memaksimalkan produk tembakau alternatif. Dia melanjutkan, ada kemungkinan, pemerintah masih menunggu kajian ilmiah.

"Jadi, pemerintah tidak mungkin mengeluarkan kebijakan tanpa ada kajian tersebut. Sampai sekarang belum ada kajian yang dibuat oleh pemerintah. Padahal lembaga pemerintah, akademisi, dan perguruan tinggi di luar negeri sudah banyak yang membuat kajian ilmiah produk tembakau alternatif. Hasilnya produk ini jauh lebih rendah risiko daripada rokok," katanya.

Johan menambahkan, kajian ilmiah harus menjadi perhatian pemerintah jika ingin memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh produk tembakau alternatif. "Kalau ada hasil kajian ilmiah, ini artinya sudah ada kepastian. Hasil kajian ilmiah itu harus disosialisasikan ke masyarakat. Kami dari asosiasi juga siap membantu untuk memberikan informasi yang akurat kepada perokok dewasa dan pengguna produk tembakau alternatif," tegasnya.

Selain itu, Johan berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dan cepat dalam mengatasi masalah rokok di Indonesia. "Masalah rokok di Indonesia harus segera diatasi, salah satunya melalui pemanfaatan produk tembakau alternatif. Pemerintah harus terbuka dengan hal ini," tutupnya.

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Curhat Produsen Tahu di Purwakarta Keluhkan Harga Kedelai, Pilih Perkecil Ukuran daripada Naikkan harga

Curhat Produsen Tahu di Purwakarta Keluhkan Harga Kedelai, Pilih Perkecil Ukuran daripada Naikkan harga

Naiknya harga kedelai sejak awal November membuat produsen tahu menjerit

Baca Selengkapnya
Gorengan Selalu Menggoda untuk Buka Puasa, Akankah Memicu Asam Lambung?

Gorengan Selalu Menggoda untuk Buka Puasa, Akankah Memicu Asam Lambung?

Sebagai alternatif makanan yang diminati di Indonesia, gorengan sering dijadikan pilihan untuk takjil saat berbuka puasa.

Baca Selengkapnya
Aturan Produk Tembakau Diperketat, Begini Dampak dan Perkiraan Kerugian Ekonomi Ditanggung Negara

Aturan Produk Tembakau Diperketat, Begini Dampak dan Perkiraan Kerugian Ekonomi Ditanggung Negara

Penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Harga Minuman Manis Kemasan Bakal Naik Akibat Kebijakan Pemerintah Ini

Siap-Siap, Harga Minuman Manis Kemasan Bakal Naik Akibat Kebijakan Pemerintah Ini

Triyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
Mendag Akhirnya Buka Suara soal Penyebab Mahalnya Harga Beras di Awal Ramadan

Mendag Akhirnya Buka Suara soal Penyebab Mahalnya Harga Beras di Awal Ramadan

Sejak 10 Maret 2024, Pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp1.000 per kilogram (kg).

Baca Selengkapnya
Harga Pangan di Jakarta Naik, Ternyata Ini Penyebabnya

Harga Pangan di Jakarta Naik, Ternyata Ini Penyebabnya

Ada beberapa harga komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan antara lain, beras, telur ayam, daging ayam, dan gula pasir.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.

Baca Selengkapnya