Askrindo andalkan sistem IT bantu penyaluran KUR
Merdeka.com - Keberadaan teknologi informasi (IT) dirasa memiliki peran yang sangat besar bagi sektor keuangan terutama penyaluran kredit. Sebab, teknologi informasi dapat memudahkan pelaku perbankan maupun nasabah dalam menikmati berbagai kemudahan kredit termasuk proses penjaminan.
Atas hal itu, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berencana memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem online dalam rangka pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR Online). Salah satu langkah dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Perjanjian kerjasama pemanfaatan IT untuk penjaminan KUR secara online tersebut merupakan peningkatan kerjasama dari kerjasama penjaminan KUR dengan BPD Kalsel yang ditandatangani pada tahun 2010," ujar Dirut Askrindo Antonius Chandra S Napitupulu di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11).
Antonius mengatakan, KUR Online ini hanya menambah fasilitas penjaminan kredit yang selama ini sudah ada. Dia meyakini, penggunaan sistem online dapat memberikan dampak positif bagi kerjasama penjaminan ini.
"Investasi akan meningkat kalau customer basenya pun bertambah," jelasnya.
Selanjutnya, Antonius menerangkan, KUR Online ini dikembangkan dengan tiga tujuan yaitu meningkatkan volume serapan plafon penjaminan KUR dari BPD Kalsel.
"Lalu kedua, membangun kemampuan cabang Askrindo Banjarmasin agar tercipta customer engagement dengan BPD Kalsel melalui pemberian layanan yang lebih cepat, berlaku proaktif dan menyelesaikan keluhan," jelasnya.
Sedangkan tujuan ketiga, lanjut Antonius, beberapa manfaatnya ialah penerbitan sertifikat penjaminan KUR lebih cepat dari SLA yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) maksimal 10 hari kerja, kualitas data lebih baik/akurat dan sama antara Bank Kalsel dengan Askrindo serta kemudahan untuk rekonsiliasi data.
Antonius kemudian menyebutkan, Askrindo telah memiliki jumlah debitur sebanyak 597 sejak kerjasama yang pertama kali dengan BPD Kalsel pada 2010 hingga Oktober 2013. Sedangkan total plafon penjaminannya mencapai Rp 69,9 miliar.
Sementara nilai penjaminan KUR tercatat mencapai sebesar Rp 49,3 miliar dengan IJP/premi yang didapatkan sebesar Rp 4,97 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPD Kalsel Juni Rif'at mengatakan, kerjasama ini sangat diperlukan dalam penyaluran KUR. Sebab, terdapat resiko macet dalam penyaluran KUR.
"Asuransi ini penting, bahwa menentukan nasabah diberikan atau enggak diutamakan dari kita. KUR ini pun jadi produk andalan kita," pungkas Juni.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adhy Karyono Resmi jadi Pj Gubernur Jatim Gantikan Khofifah
Adhy Karyono siap melanjutkan program-program dari Khofifah Indar Parawansa
Baca SelengkapnyaProgram Kartu Prakerja Kembali Dibuka, Simak Cara Daftarnya
Bagi calon peserta yang hendak mendaftar diharusnya membuat akun Prakerja terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaBupati Kendal Buka Layanan Aduan di Medsos, Pengamat: Artinya Ingin Dekat Rakyatnya
Bupati Kendal Buka Layanan Aduan di Medsos, Pengamat: Artinya Ingin Dekat dengan Rakyatnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Lanjutkan Program Jokowi, Ganjar-Mahfud Bakal Menerapkan KTP Sakti
Penyaluran bantuan sosial hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya akan mudah diakses secara digital melalui satu KTP saja.
Baca SelengkapnyaOJK Usul Program INOVASI Buat Kripto Lebih Inklusif, Pelaku Industri Angkat Suara
Kerangka strategi INOVASI mencakup sejumlah langkah yang dinilai sangat relevan dengan perkembangan industri kripto.
Baca SelengkapnyaBeda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaBulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel
Program insentif pajak ini bersifat fleksibel sesuai arahan Otorita IKN (OIKN).
Baca SelengkapnyaMenkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca Selengkapnya