Merdeka.com - Pemerintah merencanakan akan memperluas kewenangan pada PT Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ADSP) atau Indonesia Ferry, untuk memantau dan mengatur pergerakan kapal swasta di Indonesia. Selama ini kewenangan ASDP hanya mengatur kapal kapal milik pemerintah. Hal ini untuk menghindari kecelakaan seperti yang terjadi di Selat Sunda.

"Saya diperintahkan mengkoordinir dan protap kewenangan dan kalau ada yang kurang," ungkap Menteri Perhubungan EE Mangindaan, di DPR, Jakarta, Rabu (3/10).

Mangindaan mengakui managemen ASDP saat ini memang harus diperbaiki karena masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan ditambahnya kewenangan ini, pengelolaan akan diperbaiki.

"Sekarang ini ASDP kita tambah kewenangannya. Jadi bukan hanya milik ASDP saja tapi swasta juga. Mereka (swasta) patuh sama kita sama ASDP tidak," katanya.

Dia mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan meminta mengganti teknologi yang saat ini menggunakan radio dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. "Nanti itu pakai VTIS (vessel traffic information system) Dengan sistem ini kapal di Jalur internasional bisa terkontrol, bisa menghindari kecelakaan," ungkapnya.

Mangindaan menegaskan sistim ini akan dipakai di kapal kapal yang beroperasi di Merak pada tahun 2013. "Merak 2013 pasti terpasang. Selat Sunda, Malaka dan Lombok akan kita siapkan," ujarnya.