Merdeka.com - Realisasi pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) hingga saat ini masih belum jelas. Termasuk soal pendanaan untuk studi kelaikan dan pembangunannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa meminta rencana megaproyek JSS jangan terlalu banyak dibicarakan. Dia khawatir jika terlalu banyak dibicarakan justru membuat rakyat bingung dan bisa berdampak buruk pada mandegnya proyek.

"Ini kalau kebanyakan diomongin nanti barang ini malah enggak jadi-jadi. Ini baru kemarin Menteri PU kan mengatakan tim 7 sudah menyampaikan kombinasikan BUMN dan pemrakarsa," ujar Hatta yang di temui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (31/7).

Mengenai usulan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait penggunaan APBN untuk membiayai proyek ini, Hatta mengaku pada dasarnya setuju dengan konsep ini. Namun, kata Hatta, dana APBN tidak akan kuat untuk membangun JSS. Sebab, masih banyak infrastruktur di Indonesia Timur yang harus diselesaikan. Semisal jembatan, jalan, rumah sakit dan transportasi umum.

"Kalau kuat sih APBN kita ya bagus saja, persoalannya itu kan di Indonesia Timur infrastruktur masih butuh jembatan, pengen bikin waduk, pengen bikin Rumah Sakit, pengen bikin jalan, trans Kalimantan juga belum selesai, trans Sulawesi masih belum, trans Papua juga belum, Maluku, Ambon semua itukan perlu dana untuk infrastruktur, pelabuhan dan jembatan," jelas dia.

Hatta menegaskan, pihaknya sangat setuju jika pendanaan pembangunan JSS memakai APBN. Namun diakuinya, saat ini pemerintah tidak memiliki uang untuk membangun pembangunan JSS.

"Kalau diambil sebanyak Rp 200 triliun apa tidak protes mereka yang daerahnya tidak didanai karena habis untuk JJS ini, jadi jangan dibilang saya tidak setuju, saya sangat setuju kalau duitnya itu ada," kata dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan, kesanggupannya BUMN untuk mengerjakan proyek JSS dapat dilakukan asal beberapa syarat dapat dipenuhi. Dengan demikian, maka proyek JSS, benar-benar tidak menggunakan dana dari APBN.‬

‪"Seandainya negara pun menunjuk BUMN saya berpendapat mampu, asal diberikan kebebasan akan saya jalankan, seperti mencari partner, pengembangan wilayah komersial," ujar Dahlan.

‪Dahlan menuturkan, jika pemerintah mampu mengeluarkan dana Rp 200 triliun per tahun untuk biaya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), maka pemerintah mampu memberikan bantuan dana untuk pembangunan JSS.