Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan meluncurkan aplikasi Aplikasi sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) biasa disebut bayar tol tanpa sentuh pada Desember tahun ini.

"Ini akan kita mulai luncurkan mudah-mudahan pada Desember," ujar Kepala BPJT, Danang Parikesit dikutip dari Antara, Rabu (3/11).

Danang menambahkan, untuk awalnya akan dilakukan uji coba di enam ruas jalan tol yang telah diidentifikasi oleh BPJT Kementerian PUPR.

Dia juga berharap pada akhir tahun depan sistem MLFF sudah terimplementasi 100 persen. Dengan demikian, pada awal 2024 sudah full sistem MLFF dan bisa dilakukan pemasangan tiang sensor atau gantry MLFF di jalan-jalan tol.

Sebelumnya, BPJT melakukan pemasangan tiang sensor sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S dan Tol Jagorawi.

Danang mengatakan penerapan sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas tol. Untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, dimana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik.

Tol Bebas Hambatan

Dengan diberlakukannya MLFF, ruas tol akan sepenuhnya menjadi jalan bebas hambatan atau tidak ada lagi pembatas di gerbang tol.

Lalu lintas di jalan tol akan diawasi dengan dukungan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS). Gantry ini bekerja dengan cara mengidentifikasikan seluruh kendaraan yang lewat, kemudian akan mengirim data ke pusat.

Secara otomatis, gantry akan memeriksa apakah kendaraan terdaftar, sudah membayar, dan memverifikasi apakah kendaraan melakukan pelanggaran atau tidak.

Selain itu kendaraan pemantau juga akan ditempatkan secara acak di jalan tol. Jika terdapat pelanggaran, sistem pusat akan menginformasikan kepada pelanggar untuk membayar. Jika hal tersebut tak dipenuhi, maka sistem pusat akan menginformasikan data pelanggar kepada pihak berwenang untuk melakukan penindakan sesuai hukum.