Merdeka.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2013 sebesar Rp 2,2 juta, masih menjadi polemik. Terutama di kalangan pengusaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat, Jokowi takluk di bawah tekanan buruh.Ketua Bidang Hubungan Industrial Apindo Hasanuddin Rachman melihat, keputusan Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, menaikkan upah buruh di atas 40 persen, sebagai cobaan besar di awal masa jabatan.

"Jokowi dan Ahok dapat cobaan besar, dicoba oleh buruh, eh dia tanpa babibu menetapkan Rp 2,2 juta, pertanyannya siapa mau bayar," ujar hasanuddin usai diskusi dengan Serikat Pekerja di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).

Hasanuddin menegaskan posisi Apindo. Pengusaha konsisten menolak keputusan kenaikan UMP yang telah ditandatangani oleh mantan Wali Kota Solo tersebut. Pihaknya menegaskan akan terus mendesak pemerintah melakukan langkah sesuai prosedur dalam menaikkan upah, yaitu menjalankan fungsi Dewan Pengupahan Provinsi.

"(Untuk menentukan UMP) idealnya ikuti prosedur, laju inflasi berapa, kemampuan bayar perusahaan, bagaimana pasar setempat, baru diberikan rekomendasi (ke kepala daerah)," paparnya.

Hari ini, Apindo akan berembuk dengan Kadin untuk menentukan satu sikap. Kemungkinan besar, para pengusaha bakal menempuh jalur hukum untuk menolak kenaikan upah.

"Karena kita enggak mungkin demo, paling kita gugat, karena ini tidak sesuai prosedur," katanya.