Apindo: Harusnya TDL untuk masyarakat yang naik bukan industri

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengaku keberatan dengan keputusan pemerintah yang akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) industri golongan I3 (industri) dan I4 (industri go public) mulai Mei mendatang.

Menurut Sofjan, kenaikan TDL ini membuat beberapa industri menunda untuk melakukan ekspansi, bahkan ada industri yang terancam gulung tikar.

"Perusahaan menyatakan sikap tidak mau ekspansi lagi, ada yang mau tutup. Ini sudah ada empat yang tidak mau lagi (ekspansi), ada petrokimia, perusahaan baja, semen, kaca, itu dari 61 pabrik yang ada," ujar Sofjan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (24/1).

Sofjan melihat, kebijakan pemerintah ini hanya bentuk politik pencitraan karena mendekati Pemilu. Pasalnya kebijakan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah mendorong berkembangnya iklim investasi di Indonesia.

"Ini kan kebijakan populis, karena mau pemilu, jadi yang dikorbankan industri. Akibatnya perusahaan industri yang sudah go public menjadi sulit. Bahkan saya dengar ada yang menyatakan mau menjadi perusahaan swasta lagi (agar tidak dibebani kenaikan listrik)," jelasnya.

Tak terima industri tertekan, Sofjan menyebut kenaikan TDL harusnya diberlakukan untuk masyarakat. Dengan demikian industri yang saat ini menjadi salah satu sektor penopang perekonomian tidak terbebani.

"Masyarakat itu untuk beli rokok saja bisa sebulan menyisihkan Rp75.000. Kalau listriknya naik Rp5.000 saja tidak ada masalah, dari pada membebani industri," tegasnya.

Untuk menyampaikan keluh kesahnya, Sofjan mendatangi langsung Menteri Perindustrian MS Hidayat di kantornya sore ini. Sofjan ingin mengadukan keluh kesah kalangan industri karena kenaikan TDL.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menutup peluang pelaksanaan subsidi tetap untuk listrik. Hal ini menyusul keluhan pengusaha yang merasa keberatan dengan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pelanggan golongan I3 dan I4 mulai Mei mendatang.

"Enggak bisa, beda dong. Listrik itu pendekatan subsidinya harus kelompok," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jumat (24/1).

Dengan pendekatan kelompok memang akan ada pelanggan listrik yang harus dikurangi subsidinya, serta ada juga kelompok yang tetap memperoleh insentif harga pemerintah. "Jadi Mei itu sudah pasti (naik)," kata Bambang.

Kebijakan pencabutan subsidi industri yang berlaku per 1 Mei ini diperkirakan negara dapat berhemat anggaran sekitar Rp 8,85 triliun.