APBN jebol, harga BBM subsidi harus naik

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membenarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terjadi jika tak ada kenaikan harga BBM subsidi tahun ini. Jebolnya APBN terjadi karena fluktuasi nilai tukar yang dimulai pada akhir tahun lalu, sampai sekarang. Sehingga kontrak impor premium maupun solar jadi lebih mahal dari target awal.

"Memang benar (ada potensi defisit), terutama karena ada deviasi kurs," ujar Bambang selepas mengisi diskusi di Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/4).

Data terbaru Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjukkan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah melonjak ke kisaran Rp 11.500-Rp 12.000 per USD (dolar Amerika Serikat), jauh dari asumsi APBN di level Rp 10.500 per USD.

Pandangan perlunya menaikkan harga BBM subsidi tahun ini disuarakan beberapa pihak. Misalnya Bank Dunia maupun Bank Standard Chartered Indonesia. Standard Chartered telah melakukan simulasi, menunjukkan defisit anggaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati 3 persen tahun ini, bila tidak dilakukan penyesuaian harga jual.

Tahun lalu, defisit APBN sudah mencapai 2,2 persen, karena kenaikan premium dan solar terlambat dilakukan pada 2012. Undang-undang pun melarang defisit anggaran menembus 3 persen.

Namun Bambang enggan menegaskan apakah tahun ini pemerintah berani mengeluarkan kebijakan non-populis itu. Termasuk pilihan untuk menjalankan skema subsidi tetap yang bukan berdasarkan harga jual.

"Harus ada kebijakan untuk mengatasi potensi defisit itu. Pokoknya akan dibuat kebijakan yang tepat," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan mengatakan bila harga BBM bersubsidi naik tahun ini, inflasi tahunan diperkirakan akan berada di kisaran 6-7,5 persen. Kebijakan tersebut diramalkan membawa stabilitas pada anggaran, dan bisa berdampak positif pada target penurunan defisit transaksi berjalan.

Waktu yang tepat menaikkan harga, kata Fauzi, pada Agustus-September mendatang. Akan lebih ideal bila mekanisme yang diambil adalah subsidi tetap, bukan lagi berbasis harga. "Diharapkan fix subsidi per liter bisa disetujui DPR, bisa naik 20 persen," ujarnya.