APBN dan APBD tak berkualitas karena manjakan PNS

Merdeka.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dicap tidak berkualitas. Indikatornya adalah alokasi belanja modal yang sangat rendah dibanding biaya menggaji pegawai negeri sipil.

Ekonom senior INDEF Didik Rachbini mengaku khawatir lantaran publik seakan lupa APBN saat ini bermasalah. Apalagi pemerintah telah tersandera kepentingan politik jelang pemilihan umum tahun depan.

"Ini persoalan bangsa yang serius tapi dianggap kurang serius, yang penting sekarang 2014," ujarnya dalam diskusi Efektivitas APBN dan Kesenjangan Ekonomi di Sudirman, Jakarta, Kamis (21/2).

Dari analisa Didik, sejak satu dekade terakhir, APBN didominasi belanja pegawai, alias dipakai menggaji PNS. Alhasil, belanja modal yang disadari perannya sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur menjadi anak tiri. Imbasnya tentu dirasakan masyarakat, mulai dari kemacetan di kota-kota besar, hingga antrean di bandara.

"Belanja pegawai tetap terbesar di APBN mencapai 48,5 persen tahun lalu, cenderung meningkat tiap tahun, itu menekan belanja infrastruktur. Bahkan pesawat mau landing macet, ya karena antre pertumbuhan penumpang empat kali lipat, tidak didukung pembangunan bandara baru," paparnya.

Kondisi APBN yang mengenaskan rupanya ditiru APBD. Direktur INDEF Enny Sri Hartati menyebutkan, pemerintah daerah juga lebih suka membelanjakan anggaran untuk gaji pegawai.

"Tahun 2012, dari seluruh APBD, belanja pegawai mencapai 50,9 persen, Barang dan Jasa 18,1 persen, sementara belanja modal 23,9 persen. Bahkan di banyak daerah belanja modal tercampur dengan anggaran pembangunan gedung pemerintah," ungkapnya.

Bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengubah paradigma anggaran, maka pemimpin berikutnya akan mewarisi masalah yang sama. Dengan demikian, sampai kapanpun APBN tidak akan bermanfaat untuk pengembangan sektor ekonomi nasional.

"Struktur APBN ini akan diwariskan di masa mendatang. Sehingga meski pertumbuhan ekonomi kita fantastis, kami nilai sebetulnya keropos," kata Enny.