Antisipasi krisis, pemerintah perkuat LPS

Merdeka.com - Kementerian Keuangan akan membuat aturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna memperoleh suntikan dana tambahan. Aturan ini bertujuan memperkuat pendanaan LPS.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan suntikan dana tersebut untuk menambah likuiditas pendanaan di LPS. Fungsi LPS sebagai salah satu lembaga stabilisasi sistim keuangan maka keberadaannya vital.

"Dalam rapat Forum Komunikasi Sistem Stabilitas Keuangan (FKSSK), kami telah memutuskan dapat memfasilitasi LPS jika memerlukan dana untuk menambah kebutuhan likuiditas LPS apabila diperlukan," ujar dia di Jakarta, Selasa (16/4).

Agus menegaskan rencana ini akan dibuatkan payung hukum melalui penyusunan dan penerbitan aturan secara khusus untuk pendanaan LPS tersebut. "Kalau LPS perlu dana, kami akan susun dan siapkan Permen sebagai dasar hukum penerapan penyediaan dana itu," tegas dia.

Agus enggan menyebutkan berapa dana yang disiapkan untuk LPS. Namun dia memastikan dana tersebut bukan dari APBN melainkan dari anggaran pembendaharaan negara yang ada di Kemenkeu.

"Diharapkan sampai akhir tahun ini, payung hukum bisa selesai. Sebab seandainya LPS mempersiapkan kondisi terburuk, mungkin asetnya sudah mencapai sekitar Rp 40 triliun," jelasnya.