Anggota DPR ramai-ramai pertanyakan data penerima BLSM
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, dalam penyalurannya, banyak warga miskin yang tidak menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM itu.
Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan, BPS seharusnya bisa memberikan data penerima BLSM yang disebut-sebut sebanyak 15,5 juta rumah tangga (RTS) sasaran ke DPR. Sehingga DPR bisa ikut mengawasi penyalurannya.
"Data BPS kan independen, tetapi kenapa para anggota DPR minta data yang 15,5 juta penerima BLSM tidak diberikan, yang diberikan hanya pemerintah. Kan kalau kita tahu, kita bisa ikut awasi penyaluran BLSM tersebut," ujar dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (24/6)
Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengatakan pemerintah harus dapat memberikan data tersebut kepada DPR, sehingga tidak ada anggapan bahwa BLSM tidak dipolitisasi oleh salah satu partai politik tertentu.
"Saya dapet info di Sumedang, yang tercatat 350 RT tetapi yang dapat hanya 10 RT. Kita harus awasi itu, kita harus terbuka datanya, data kependudukan kita sempurna enggak? Kalau misalnya sempurna kita minta datanya. Jangan sampai ini ditutup-tutupi. Kalo memang benar tidak dipolitisir sama partai tertentu, kami minta datanya dong," kata dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya
DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.
Baca SelengkapnyaBLT Mitigasi Pangan Rp600.000 Cair Bulan Depan, Begini Cara Cek Data Penerima
Penyaluran BLT Mitigasi Pangan tersebut tetap akan disalurkan sekaligus Rp600.000 seperti skema awal.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024
291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaBPS Adalah Kepanjangan Badan Pusat Statistik, Ketahui Tugasnya
Pengertian lembaga BPS beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnya