Anggota DPR Minta Migrasi ke Kompor Listrik Jangan Jadi Kebijakan Nasional, Kenapa?

Merdeka.com - Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto meminta kebijakan migrasi kompor elpiji 3 Kg ke kompor listrik tidak dijadikan program nasional. Mengingat masih banyak wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik secara optimal.

"Jadi jangan jadi kebijakan nasional dulu," kata Sugeng saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).

Sugeng mengatakan, rencana migrasi kompor listrik tersebut masih berupa wacana. Sehingga belum ada pembahasan secara khusus antara pemerintah dengan DPR. Meski begitu dia meminta agar pemerintah melakukan kajian yang komprehensif sebelum benar-benar menerapkan program tersebut.

"Ini masih wacana, belum sampai pembahasan. Makanya kita sarankan dibuat studi komprehensif yang menyangkut beberapa hal," ungkapnya.

Salah satu yang perlu jadi pertimbangan utama ketersediaan listrik di tingkat rumah tangga yang memadai. Kemudian tentang kehandalan listrik sepanjang waktu. Artinya tidak ada lagi pemadam listrik bergilir di berbagai wilayah.

"Apakah dari sisi daya naik turun apa enggak karena ini menyangkut alat elektronik," kata dia.

Kemampuan Bayar Listrik

Tak kalah penting lanjut dia kajian tentang kemampuan masyarakat dalam membayar listrik setelah menggunakan kompor listrik. Selain itu dampaknya terhadap cara memasak masyarakat.

"Dan ingat kompatibel enggak kompor listrik ini dengan alat masak di rumah tangga rata-rata. Ini penting juga, karena kompornya ini ceper, bagaimana dengan wajan, ini bisa apa enggak," kata dia.

Apalagi kata Sugeng penggunaan kompor listrik atau induksi ini menggunakan jenis bahan yang tidak cocok. "Induksi ini dengan logam dengan steel, tapi bagaimana dengan alumunium. Ini seolah-olah sederhana tapi ini penting loh," pungkasnya.