Merdeka.com - Pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai terlambat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kebakaran ini bahkan diduga membawa dampak meningkatnya polusi udara di Ibu Kota Negara.

Berdasarkan data dari AirVisual, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 246 alias kategori sangat tidak sehat. Mestinya, pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan Smooth potential indicators, Air quality indicators dan humidity detector.

"Kerugian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan," kata Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Senin (19/8).

Dia menjelaskan, kasus polusi udara di Jakarta perlu penanganan khusus dan cepat. Jakarta sendiri, kata Bambang, punya peranan penting terhadap pereknomian nasional, ini karena 60 persen ekonomi Indonesia ada di Jakarta.

Bambang juga mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang membatasi usia kendaraan akan berdampak fatal baik pada lingkungan, kemacetan bahkan pada ekonomi nasional kita.

"Pembatasan umur kendaraan itu, maka, akan terjadi pembelian mobil baru dan akan ada import besar-besaran. Neraca perdagangan menjadi negatif, padahal yang diinginkan Pemerintah Neraca perdagangan kita positif, seharusnya Menteri Koordinator bidang Ekonomi harus mencegah hal ini"Tutur Bambang.

Dia mengingatkan agar pemerintah pusat dan DKI lebih cermat membuat kebijakan dalam merespons polusi udara di Ibu Kota. "Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang," kata Bambang Haryo.

Kendati begitu, Bambang, mengapresiasi Pemprov DKI yang semakin terbuka dan cepat menyajikan data polusi udara, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara transparan.

Selain akibat karhutla, Bambang Haryo juga menyoroti polusi akibat kembali masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt.

Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak konsisten dengan upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik. "Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar," ujarnya.

Dia mendorong masyarakat melakukan class action terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga lingkungan hidup sehingga merugikan masyarakat.

Sumber: Liputan6.com