Anggota DPR: Kartu Prakerja agar Peserta Diterima Kerja, Tapi Lapangan Kerja Tak Ada

Merdeka.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal yang lebih tegas dan berani dalam memotong anggaran negara dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut disampaikan Ecky saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ecky menekankan, saat ini yang dibutuhkan adalah menyelamatkan warga negara yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) baik sektor formal maupun informal. Maka tidak pantas di tengah situasi seperti ini, pemerintah justru menambah anggaran untuk program kartu prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.

"Kartu pra-kerja itu kan didesain pada situasi masih normal dengan konsep adanya pelatihan karena untuk diterima kerja. Lho, sekarang ini informasi dari BPS, tidak ada pembukaan lapangan kerja baru," kata dia di Jakarta, Kamis (30/4).

"Ditambah lagi anggaran Rp20 triliun dengan asumsinya yang masih seperti kondisi normal. Karenanya, tidak relevan kalau kartu Prakerja itu masih dikasih anggaran dengan kondisi asumsi normal. Saya berpendapat dialihkan saja untuk bantuan langsung seperti BLT, sembako, atau apapun yang bisa langsung dinikmati rakyat," tegas Ecky.

Tunda Anggaran Ibu Kota Baru

Tak hanya itu, Politisi Fraksi PKS tersebut juga meminta pemerintah untuk menunda anggaran terkait dengan persiapan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Dia menghargai keinginan Pemerintah Pusat untuk mencetak sejarah monumental terkait dengan pembangunan IKN baru, namun Ecky mengingatkan, pemerintah harus membuat skenario realistis yang sesuai dengan kondisi kekinian di tengah pandemi Covid-19.

"Tolonglah, anggaran-anggaran yang memang bisa di-delay. Kalau Pemerintah ini sukses menangani Covid-19 serta dampak-dampaknya, itu sudah dicatat oleh sejarah. Baik dicatat oleh rakyat Indonesia dan oleh penduduk langit. Jika sukses, torehan itu merupakan warisan yang terbesar bagi kita semua di dalam menyelamatkan negara Indonesia dari krisis," tutupnya.