Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggaran Kementerian ESDM disunat Rp 1,3 triliun

Anggaran Kementerian ESDM disunat Rp 1,3 triliun Ilustrasi Migas. shutterstock.com

Merdeka.com - Plt Menteri ESDM, Chairul Tanjung mengusulkan anggaran Kementerian ESDM untuk tahun depan sebesar Rp 11,3 triliun. Namun anggaran itu harus dipotong sebesar Rp 1,28 triliun.

Disunatnya anggaran Kementerian ESDM karena tak disetujuinya tunjangan kinerja Kementerian ESDM oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, beberapa rencana pembangunan gedung dan pengadaan peralatan litbang juga tak disetujui.

"Ini juga tidak disetujui tunjangan pengelolaan PNBP KESDM khususnya bersumber dari DHPB. Serta adanya efisiensi internal KESDM hasil penelitian dan review," ucap Chairul Tanjung dalam rapat di Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (17/9).

Pimpinan rapat, Milton Pakpahan meragukan efisiensi yang dilakukan Kementerian ESDM. Dikhawatirkan, ini justru mempengaruhi kinerja sehingga infrastruktur migas tidak terbangun.

"Dirjen Migas misalnya harus bangun kilang minyak, serta rasio elektrifikasi kita masih rendah. Harusnya dapat dorongan lebih kuat. Berharap kementerian ini punya kekuatan utamanya ketahanan energi," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, keputusan anggaran 2015 Kementerian ESDM masih belum diputuskan. Pemerintah bersama DPR masih membahas apakah efisiensi benar harus dilakukan atau tidak serta kaitannya dengan kinerja.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Aturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah

Aturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah

Dadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026

Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026

Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Begini Isi Surat Edaran Sri Mulyani Blokir Belanja Pemerintah Senilai Rp50,1 Triliun

Terungkap, Begini Isi Surat Edaran Sri Mulyani Blokir Belanja Pemerintah Senilai Rp50,1 Triliun

kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.

Baca Selengkapnya
Ini Dia Empat Daerah di Indonesia Simpan Harta Karun Timah Paling Banyak

Ini Dia Empat Daerah di Indonesia Simpan Harta Karun Timah Paling Banyak

ESDM mencatat, total cadangan timah dunia sebanyak 4,74 juta ton logam pada 2019 lalu.

Baca Selengkapnya
Kemiskinan di Jatim Turun Drastis, Ini Sederet Bantuan yang Diterima Masyarakat dari Pemerintah

Kemiskinan di Jatim Turun Drastis, Ini Sederet Bantuan yang Diterima Masyarakat dari Pemerintah

Mereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau

Baca Selengkapnya
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya