Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggaran Kemenko Kemaritiman diambil dari Kemenkeu atau Sekneg

Anggaran Kemenko Kemaritiman diambil dari Kemenkeu atau Sekneg Rapat Kabinet Kerja. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah menyiapkan dua opsi pendanaan operasional dua bulan terakhir 2014 untuk kementerian baru yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman. Yaitu, menggunakan anggaran Kemenkeu atau Sekretariat Negara.

"Salah satunya itu, akan dibicarakan lebih lanjut saat rapat besok pagi dengan Ditjen Anggaran Kemenkeu," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/10).

Adapun untuk Kementerian penggabungan, menurut Mardiasmo, masih akan menggunakan anggaran entitas masing-masing sebelum peleburan. Semisal, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup masih bisa menggunakan anggaran dari dua kementerian sebelumnya yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Jadi, jalan saja dulu, Kementerian Tata Ruang dan Agraria bisa pakai anggaran Badan Pertanahan Nasional (BPN)."

Menurut Mardiasmo, perubahan ini tak perlu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, agar nantinya tak dianggap penyelewengan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka tengah disiapkan draf Keputusan Presiden terkait nomenklatur kementerian berikut penganggarannya.

"Ada Keppres-nya supaya tak melanggar aturan. Ini baru kita susun karena itu nanti berkaitan dengan laporan akuntabilitasnya."

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Segini Santunan dari Pemerintah untuk Korban Meninggal Kecelakaan KA di Cicalengka
Segini Santunan dari Pemerintah untuk Korban Meninggal Kecelakaan KA di Cicalengka

Besaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.

Baca Selengkapnya
Sederet Kecurangan Pemilu 2024 yang Digulirkan Lewat Hak Angket, Bukan Untuk Pemakzulan Jokowi
Sederet Kecurangan Pemilu 2024 yang Digulirkan Lewat Hak Angket, Bukan Untuk Pemakzulan Jokowi

Megawati Soekarnoputri semangat menggulirkan Hak Angket untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Momen Dua Penembak Jitu Meminjam Rumah Warga untuk Pengamanan Presiden RI, Dibanjiri Pujian dari Warganet
Momen Dua Penembak Jitu Meminjam Rumah Warga untuk Pengamanan Presiden RI, Dibanjiri Pujian dari Warganet

Wanita ini didatangi langsung oleh sejumlah penembak jitu guna melakukan prosedur pengamanan Presiden RI.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya