Anak buah Menteri Susi tuding nelayan NTB halalkan segala cara

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak akan mengubah kebijakan aturan melarang penangkapan lobster dan kepiting bertelur. Ini untuk mencegah kepunahan.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tangkap Saut Hutagalung mengatakan pihaknya tetap pada pendirian melarang penangkapan lobster dan kepiting telur seperti diatur dalam Permen Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan telur.

"Kami hanya perbolehkan menangkap jika lobster telur itu seberat 50-100 gram. Tapi katanya, masyarakat menangkap kurang dari ukuran 50 gram tetapi teman-teman di NTB mengatakan ukuran berapa saja kadang-kadang yang tipis juga diangkut, kita meminta membina mereka. Bukan masalah harganya tapi sizenya, itu sudah menghabiskan sumber daya dan menciptakan kepunahan," ujarnya di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (23/1).

Dia menuding nelayan NTB menghalalkan segala cara untuk membudidayakan lobster telur. "Itu sudah merupakan moral hazard, menghalalkan ukuran apapun dijadikan duit itu kan sudah salah," jelas dia.

Dia menuturkan, Menteri Susi Pudjiastuti sudah melakukan pertemuan dengan DPRD Provinsi NTB untuk membahas lebih dalam mengenai penerapan kebijakan baru itu. Sebab, wilayah tersebut merupakan salah satu sumber benih terbesar lobster dan kebanyakan diekspor.

"Ibu tadi menawarkan pilihan pertama masyarakat boleh membudidayakan atau dibiarkan lama di alam di ukuran 200 gram ke atas baru ditangkap dan dijual di ekspor atau kedua dibeli bibitnya kemudian akan di re-stok di tempat lain,"ungkapnya.

Untuk re-stok tidak hanya dilakukan di NTB melainkan wilayah-wilayah lain. semisal di Jawa atau Aceh, tergantung sentral bisnis selama ini, penangkapan dan budidaya harus sesuai dengan tema KKP berkelanjutan," tutup dia.