Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan seluruh data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya, penting untuk kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Restrukturisasi BUMN, memangkas jumlah perusahaan negara dari seribu lebih menjadi 250. Langkah ini demi efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik, menarik perhatian luas.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana restrukturisasi BUMN besar-besaran tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, demi efisiensi dan keuntungan negara.

Perayaan HUT ke-499 DKI Jakarta di Bundaran HI sukses mendorong Perputaran Ekonomi Jakarta hingga Rp2 triliun, menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global.

Kesehatan finansial yang baik akan membantu pegawai bekerja lebih fokus, produktif, dan mampu mengambil keputusan secara lebih bijak.

Pengamat hukum dan pembangunan menyoroti pentingnya pembenahan pasar modal sebagai agenda pembangunan nasional. Indonesia berpeluang besar menarik modal global, namun transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan investor.

FPIR Koordinator Fauzan Ohorella menegaskan aksi mahasiswa krusial sebagai kontrol sosial terhadap pemerintahan, menyoroti dinamika demokrasi dan isu ekonomi terkini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan kebijakan Insentif PPN Tiket Pesawat kelas ekonomi domestik bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas selama libur sekolah.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki mekanisme anti pencucian uang yang kuat, menepis kekhawatiran terkait keamanan Obligasi Pemerintah.

Berbagai isu Ekonomi Indonesia Terkini menjadi perhatian, mulai dari pengawasan anggaran Makan Bergizi Gratis oleh Menkeu, kebijakan ekspor batu bara, hingga klarifikasi relokasi industri otomotif yang ditunda.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.