Merdeka.com - Senyum Trisnawati terus mengembang saat berbincang dengan sejumlah wartawan yang mengerubunginya. Bagaimana tidak, wanita paruh baya itu baru saja menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat sebesar Rp 625 ribu rupiah. Nominal yang belum tentu diterimanya secara reguler setiap triwulan.

"Belum tentu cair setiap tiga bulan mas, terkadang di rapel," katanya sambil memamerkan lembaran uang baru saja dicairkan di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (9/10).

Sebenarnya tidak hanya itu yang membuat hati ibu tiga orang anak ini senang. Trisnawati tak perlu repot mendatangi kantor pos yang jauh dari rumahnya hanya untuk mengambil BLT bersyarat yang menjadi haknya.

Dia cukup mendatangi agen Layanan Keuangan Digital (LKD) terdekat untuk menarik uang bantuan pemerintah tersebut dengan menggunakan telepon seluler. Sebelumnya dia sudah mendapat Personal Identification Number (PIN) dan nomor ponsel. "Tadi sih makan waktu 15 menit karena masih dibantu sama petugasnya. Barangkali nanti sudah bisa sendiri."

Trisnawati adalah salah satu Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang dilibatkan dalam uji coba penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH), menggunakan uang elektronik melalui agen LKD yang dilaksanakan hari ini. Terobosan sistem pembayaran bantuan pemerintah ini diluncurkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas di dua kelurahan, Semper Barat dan Tugu Selatan, Jakarta Utara.

Selain Jakarta, uji coba melibatkan Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut juga dilaksanakan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur sejak 8 Oktober hingga 30 Oktober 2014. Uji coba ditargetkan melibatkan 1.860 KSM.

Bank Mandiri bakal melayani 1.343 KSM, terdiri dari 82 KSM di Koja (Jakarta Utara), 89 KSM di Alak (Kota Kupang), 1.172 KSM di Dukupuntang dan Astanajapura (Kabupaten Cirebon). Sementara BRI melayani 517 KSM, terdiri dari 100 KSM di Cilincing (Jakut), dan 417 KSM di Beji (Kabupaten Pasuruan). "Dengan kemajuan teknologi, penarikan yang biasanya tunai bisa dialihkan menjadi tunai melalui agen LKD dengan menggunakan nomor handpone yang telah terdaftar," kata Ronald.

Tingkat penetrasi penggunaan ponsel yang tinggi, bahkan melebihi jumlah penduduk Indonesia, mendorong BI mengembangkan LKD. Yaitu, kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan dengan menggunakan perangkat teknologi yang mudah dipindah (mobile) dan bekerja sama dengan pihak ketiga atau disebut agen LKD. Menurutnya, sistem ini dapat membantu penyebarluasan gerakan nasional nontunai atau less cash society. Selain itu, penggunaan uang elektronik dalam kegiatan penyaluran bantuan pemerintah juga bisa mengakrabkan masyarakat miskin dengan layanan perbankan."Uang elektronik menjadi titik masuk mengubah kebiasaan menyimpan uang di bawah bantal menjadi di bank. Tujuan akhirnya memang diharapkan seluruh penduduk, bahkan murid sekolah, punya tabungan di bank."Dari sisi pemerintah, pemanfaatan uang elektronik dapat membuat penyaluran bantuan sosial kian transparan, akuntabel, dan efisien. "Bank juga jadi mengenal penerima bantuan PKH yang tak tersentuh layanan perbankan."