Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ambil alih Inalum, pemerintah dan Jepang belum senada soal aset

Ambil alih Inalum, pemerintah dan Jepang belum senada soal aset aluminium. aluminium

Merdeka.com - Pemerintah menyatakan proses pengambilalihan PT Indonesia Aluminium Asahan (Inalum) masih mendapat ganjalan. Pemerintah dan pihak Jepang masih ada perbedaan soal nilai aset.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah berpatokan untuk nilai aset pada audit BPKP, sedangkan Jepang berpatokan pada persetujuan pemegang saham. Namun, Hatta menegaskan kesepakatan Inalum sudah lebih maju dari sebelumnya.

"Namun tentu saja sebagaimana kita ketahui dalam perundingan ada yang harus kita sampaikan ada yang tidak tapi semua ini bagus kemajuannya," tegas dia dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/7).

Inalum akhirnya kembali ke Indonesia setelah kontrak dengan Jepang berakhir pada 31 Oktober 2013. Pemerintah berencana membangun kawasan industri Inalum di Asahan, Sumatera Utara.

Hatta mengatakan pemerintah dan Jepang telah menemukan kata sepakat untuk mengembalikan Inalum pada Oktober 2013 mendatang. Namun, saat ini nilai aset Inalum masih belum ditentukan.

"Tim negosiasi kita yang baru saja melakukan pembicaraan dengan Jepang pada 10 Juli 2013 lalu di mana banyak kemajuan sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa tidak ada perbedaan lagi antara pihak Indonesia dan Jepang di mana Oktober itu balik ke Indonesia itu sudah disepakati," jelasnya.

(mdk/bmo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya

Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Baca Selengkapnya
OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Pelaporan Kepemilikan Saham

OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Pelaporan Kepemilikan Saham

OJK menyebut ada tiga pihak yang dikenakan kewajiban dalam pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya

Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya

Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya