Alih-Alih Energi Bersih, Kendaraan Listrik Masih Tak Bisa Lepas dari Batubara
Merdeka.com - Subsidi kendaraan listrik dari pemerintah tak kunjung henti menuai kritik. Direktur Center of Economic and Law Studies, CELIOS, Bhima Yudhistira menyebutkan kebijakan seperti ini merupakan kebijakan problematik.
"Masih problematik dan cenderung memboroskan anggaran negara dan menguntungkan pemain otomotif," ucap Bhima dalam diskusi virtual, Rabu (1/2).
Upaya pemerintah agar masyarakat Indonesia beralih menggunakan kendaraan rendah emisi gas buang sangat kontradiktif. Sebab, segala insentif yang diberikan pemerintah terhadap kendaraan listrik nyatanya tidak menghilangkan pemanfaatan batubara.
Menurutnya, pemanfaatan batubara untuk ekosistem kendaraan listrik bukan cerminan energi bersih.
"Enggak nyambung, kendaraan listrik seolah-olah hilirnya mau dibersihkan tapi proses nikel untuk baterai kotor, tenaga kerjanya bermasalah sampai ke sumber energi masih didominasi batubara. Makin tidak konsisten dan aneh seolah-olah ingin green tapi prosesnya tidak bersih," jelasnya.
Hal konkret yang mendorong terwujudnya energi bersih dengan gas buang rendah yaitu mengoptimalkan fasilitas transportasi publik. Memberi insentif secara agresif terhadap kendaraan listrik menurut Bhima justru hanya akan menambah masalah baru yaitu bertambahnya tren kemacetan.
"Buat apa tambah kendaraan baru, tambah macet apalagi konteks subsidi tifak dibedakan per wilayah nanti pelat apa dipake di Jabodetabek," tutupnya.
Rencana subsidi harga jual kendaraan elektrifikasi baik mobil maupun motor segera direalisasikan pemerintah. Finalisasi antardepartemen kabarnya sudah disepakati. Tinggal urusan teknis.
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana untuk memberikan subsidi Rp80 juta per unit untuk pembelian mobil listriik berbasis baterai (BEV). Kemudian Rp40 juta untuk mobil hibrida (HEV) dan Rp 7 juta untuk sepeda motor listrik.
Namun, pasar BEV di Indonesia belum terbentuk. Pasarnya baru matang 3-4 tahun kemudian, menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Yohanes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo, mengaku mendukung rencana tersebut dengan memberikan data kepada pemerintah mengenai pasar mobil listrik di Tanah Air.
"Gaikindo happy luar biasa jika rencana subsidi ini diimplementasikan pemerintah," ujar Yohanes Nangoi, pers Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta, baru-baru ini.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun
kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Potong Anggaran Subsidi Listrik Tahun Ini
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaBersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran
Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menhub Budi Bongkar Biang Kerok Mobil Listrik Tak Laku di Indonesia: Baterainya Mahal
Pemerintah cari cara agar penjualan kendaraan listrik meningkat.
Baca SelengkapnyaAturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah
Dadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.
Baca SelengkapnyaSolusi Anies untuk Transisi Energi Batu Bara yang Tidak Menimbulkan Penderitaan Rakyat
Anies mengakui transisi energi kepada yang lebih ramah lingkungan harus segera dilakukan
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaSubsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca Selengkapnya