Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS sebesar Rp1,8 juta per orang. Mengingat, saat ini banyak profesi tersebut mempunyai pendapatan jauh di bawah Rp5 juta per bulan.

"Kita melihat bahwa jumlah penerima bantuan masyarakat dari BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp5 juta. Maka kita lihat untuk guru honorer atau tenaga pendidikan, mereka pendapatannya juga mungkin banyak yang Rp1,6 juta di bawah Rp5 juta atau sampai dengan Rp5 juta," paparnya dalam webinar 'Bantuan Subsidi Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Di Lingkungan Kemendikbud Tahun 2020', Selasa (17/11).

Di tengah pandemi ini, pemerintah perlu mengalokasi anggaran untuk pembiayaan BSU bagi profesi pendidik maupun tenaga kependidikan Non-PNS. Khususnya yang mempunyai pendapatan di bawah Rp5 juta per bulan.

"Kita menggunakan mekanisme seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk para guru yang ada di bawah dan tempatnya Pak Nadiem (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) dan Menteri Agama (Fachrul Razi).

Sri Mulyani merinci, BSU tersebut akan menyasar kepada 2,4 juta profesi pendidik dan tenaga kependidikan Non-PNS. Terdiri atas 1,6 juta jiwa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara 800 ribu lainnya melalui Kementerian Agama. Adapun total nilai bantuan mencapai Rp1,8 juta per orang.

"Total bantuannya itu juga meningkat dalam hal ini tadi Rp600.000 dikalikan tiga. Atau dalam 3 bulan ditransfer langsung kepada acoount mereka masing-masing," paparnya.

Perhatian ke Dunia Pendidikan

Pihaknya memastikan pemerintah terus berupaya memberikan perhatian khusus bagi dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya melalui guyuran insentif bagi profesi terkait.

"Dalam hal ini kita mengetahui bahwa ini adalah suatu suasana yang sangat tidak biasa extra ordinary. Makanya pemerintah untuk membantu masyarakat melalui identifikasi siapa target jenisnya termasuk dalam hal ini masyarakat yang diberikan bantuan," tutupnya.