Merdeka.com - Pengamat ekonomi, Pieter Abdullah, menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo atas penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan program kartu prakerja. Meski begitu, pihaknya mengkritik langkah pemerintah yang bersikukuh menerapkan program pelatihan dalam kartu Prakerja.

Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan tunai bukankah pelatihan. "Perpres anyar ini bagus (Perpres Nomor 76 Tahun 2020). Tetapi saya tidak setuju dengan masih dimuatnya komponen pelatihan dalam bantuan tersebut," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (13/7).

Piter menjelaskan secara penuh pihaknya mendukung pemerintah memanfaatkan kartu Prakerja dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Terutama bagi mereka yang menjadi korban PHK.

Namun, dia menyayangkan masih adanya kegiatan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dalam salah satu program kartu sakti Jokowi ini. Padahal, mayoritas masyarakat yang terkena PHK ialah mereka yang sudah punya skill mencukupi.

Pelatihan Kartu Prakerja Munculkan Polemik

Di sisi lain mekanisme penyaluran dengan adanya penyelenggaraan pelatihan justru memunculkan polemik pada tataran masyarakat. Terlebih banyak program pelatihan yang diberikan pemerintah dengan menggandeng beberapa perusahaan-perusahaan digital.

Oleh karena itu, pelatihan dianggap bukan sesuatu yang diharapkan bagi masyarakat saat dihadapkan pada kondisi sulit akibat krisis ini. Justru uang tunai diyakini lebih bermanfaat luas bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan ataupun membuka usaha skala kecil.

"Intinya Prakerja boleh dilanjutkan. Asal dihapus program pelatihannya. Ini tidak perlu, kok," tukasnya.