Alasan keselamatan, Kemenhub wajibkan maskapai lapor keuangannya

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan kewajiban penyerahan laporan keuangan tahunan maskapai niaga berjadwal dan non berjadwal (carter) demi menjaga aspek keselamatan. Pemerintah yakin kondisi keuangan sehat akan membuat maskapai mampu menjaga kualitas penerbangannya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo menjelaskan kondisi keuangan menjadi dasar perhatian regulator mengawasi dan memberikan pembinaan kepada maskapai yang memiliki keuangan negatif.

"Semua terkait seperti safety dan pelayanan. Bisnis berasal dari penyediaan keuangan. Kalau rugi maka pelayanan dan safety terhambat," ujarnya di Kemenhub, Jakarta, Selasa (5/5).

Menurutnya, baru tahun ini mewajibkan semua maskapai menyerahkan laporan keuangan. Sebelumnya hanya beberapa maskapai saja menyerahkan. Kemenhub, kata Suprasetyo, tidak akan mempublikasikan laporan keuangan kepada publik.

"Kali pertama ini semua diwajibkan. Sebelumnya tidak semua sampaikan laporan keuangan. Sebelumnya hanya 20 persen. Sekarang sudah bagus," jelas dia.

Nantinya apabila perusahaan penerbangan tidak menyerahkan laporan keuangan tanpa keterangan maka Kemenhub akan menjatuhkan sanksi. Sanksi dimulai pengumuman kepada publik melalui website Kemenhub hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan udara.

"Kalau mengajukan rute, jangan diberi rute terlalu banyak karena masih rugi. Kalau rugi, kita bina agar tidak tutup perusahaannya," ungkapnya.

Sebagai contoh, Kemenhub menyampaikan dari 69 izin terbang yang dimiliki maskapai penerbangan di Indonesia ada 3 maskapai yang tidak menyampaikan laporan keuangannya. Yakni PT Nusantara Buana Air, PT Republik Ekspress dan PT Hevilift Aviation Indonesia‎.

Dari ketiga maskapai tersebut Suprasetyo mengaku telah mencabut izin terbang PT Republik Ekspress. Hal itu dikarenakan sudah tidak ada kegiatan dari maskapai tersebut.

"Kami sudah cabut pada 4 Mei 2015 karena sudah tidak ada kegiatan kurang lebih satu tahun dan tidak melaporkan laporan keuangannya," tutup dia.

Sementara, PT Nusantara Buana Air dan PT Hevilift Aviation Indonesia meminta keringanan laporan keuangan sampai Desember 2015.‎ Namun begitu, ditegaskan Suprasetyo persyaratan tersebut secara tegas ditolak.