Alasan Kementerian BUMN soal laba tak capai target
Merdeka.com - Kementerian BUMN beralasan turunnya harga komoditi seperti batubara dan CPO menjadi penyebab tak tercapainya laba perusahaan BUMN. Turunnya harga komoditi ini mempengaruhi laba perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang komoditi.
"Ini masalah pertambangan komoditi. Produksi batubara dan CPO tidak turun, tapi lebih karena harga komoditi di pasar turun," ungkap Sekretaris Menteri Kementerian BUMN, Wahyu Hidayat, di Jakarta Pusat, Jumat (28/12).
Selain itu, turunnya laba PLN juga memberikan dampak signifikan terhadap laba BUMN tahun ini. Pertamina dan PLN adalah dua BUMN yang mempunyai laba terbesar yang menyumbang kepada laba BUMN keseluruhan.
"Juga RKAP cukup tinggi dan anjloknya (komoditi) cukup besar sekali. Dan juga kerugian PLN disebabkan karena kurs dan perubahan penghitungan akuntansi," jelasnya.
Selain itu, pada tahun 2012 ini sebenarnya Kementerian BUMN membukukan pendapatan yang tinggi yaitu mencapai Rp 1.500 triliun. Namun laba yang didapat hanya Rp 128 triliun. Walaupun demikian, Wahyu menolak jika disebut BUMN tak efisien.
"Namun demikian belum pernah ada aturan (efisiensi) seperti itu, tapi himbauan selalu ada," tutupnya singkat.
Kementerian BUMN mencatatkan prognosa laba bersih teratribusi atau yang menjadi hak milik perusahaan tahun 2012 mencapai Rp 128 triliun. Angka ini masih di bawah target RKAP 2012 yaitu Rp 137,874 triliun. Prognosa laba tahun 2012 hanya tercapai 92,84 persen dari target RKAP.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaSejumlah wilayah sentra produksi kini telah memasuki musim panen raya.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaBapanas memperkirakan, pada panen raya kali ini produksi beras nasional akan cukup tinggi.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMimin memberanikan diri menambah pengajuan modal lewat KUR BRI menjadi Rp500 juta dengan plafon 4 tahun.
Baca Selengkapnya