Alasan di balik kenaikan tarif KRL

Merdeka.com - PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) berencana menaikkan tarif KRL commuter line Jabodetabek sebesar Rp 2.000. Tarif baru tersebut rencananya mulai berlaku 1 Oktober 2012. Kenaikan tarif moda transportasi massal ini mendapat respon beragam. Ada yang mengeluhkan, ada pula yang mendukung.

Salah satunya yang mendukung rencana tersebut adalah pengamat transportasi dan kebijakan publik Agus Pambagio. Dia memiliki analisis dan pandangan sendiri atas kebijakan itu. Menurutnya, ada alasan di balik kebijakan tersebut.

"Sekarang mereka kan bukan BUMN, anak perusahaan PT KAI commuter line itu jadi mereka tidak dapat subsidi (public service obligation/PSO). Jadi kalau mereka tidak menaikkan tarif mereka mau jadi apa," ungkap Agus kepada merdeka.com, Jumat (21/9).

Dia menjelaskan, commuter line AC tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Di sisi lain, rata-rata biaya operasional cukup besar. Belum lagi, kata dia, untuk perawatan dan gaji pegawai. Menurutnya, kenaikan tarif tidak lepas dari ketidakpedulian pemerintah terhadap fasilitas publik yang seharusnya mendapat dukungan penuh. Tarif bisa ditekan lebih murah jika ada suntikan dana dari pemerintah untuk PT KCJ.

"Pemerintah ini tidak care, kalau pemerintah care pemerintah bisa memberikan subsidi setelah spin off dari PT KAI," jelasnya.

Dalam pandangannya, kenaikan tarif jangan dilihat dari layak atau tidak. Terlebih jika dikaitkan dengan pelayanan PT KAI. Jika dilihat dari sisi pelayanan, PT KAI sebagai induk perusahaan dinilai sudah membuktikan perbaikan dalam pelayanan kepada penumpang.

Walaupun belum sempurna, lanjut dia, minimal sudah terlihat upaya perbaikan pelayanan. "Mereka bisa mengusir calo. Coba lihat sekarang ke stasiun sudah tidak ada calo. PT KAI paling hebat memperbaiki kinerjanya," katanya.

Besaran kenaikan tarif yang direncanakan sebesar Rp 2.000, diyakini tidak akan memberatkan masyarakat yang sehari-hari mengandalkan kereta sebagai alat transportasinya. Agus memahami, kenaikan tarif dilakukan untuk biaya perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki.

"Jadi kenaikan ini tidak ada cerita lagi, kalau tidak naik nanti dari mana biaya operasinya, dia bukan subsidi untuk merawat AC, menggaji pegawai. Bukan masalah layak atau tidak layak," tegasnya.

Hal serupa disampaikan Manajer Komunikasi Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa. "Yang dinaikkan itu Commuter Line, kereta AC yang tidak ada subsidinya dari pemerintah. Jadi, kami harus biayai sendiri. Tujuan pokoknya, sebenarnya akan kami kembalikan untuk peningkatan keandalan KRL," jelasnya.