Merdeka.com - Kemarin siang. komisi IX DPR menjadwalkan rapat bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar . Namun, rapat yang mengagendakan pembahasan sistem kerja alih daya (outsourcing) terpaksa ditunda lantaran kedua menteri tersebut tidak hadir.

Dahlan mengaku ketidakhadirannya ke rapat bersama para legislator karena ada acara di Bandung Jawa Barat. Di kota kembang, Dahlan mengaku memberikan kuliah umum dan meninjau anak perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

"Tadi rapat komisi IX ya. Saya ada acara di Bandung, isi kuliah umum dan acara intern BUMN," ujar Dahlan di Kempinski Ballroom Jakarta, Rabu (13/11) malam.

Mantan Dirut PLN ini enggan memberikan penjelasan secara detail kenapa lebih memilih ke Bandung dan tidak hadir bersama komisi IX DPR. Bahkan, kunjungannya ke anak perusahaan RNI juga tidak diinformasikan secara gamblang.

"Pokoknya urusan intern, ada lah," tegasnya.

Untuk diketahui, Komisi IX DPR sedianya hari ini pukul 14.00 WIB menggelar rapat dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar untuk membahas sistem kerja alih daya (outsourcing). Namun, lantaran Dahlan tidak bisa hadir dan Muhaimin masih berada di luar negeri, rapat dibatalkan.

"Menteri BUMN tidak bisa hadir dan Menakertrans sedang di luar negeri," ujar Anggota Panja Outsourcing, Indra saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/11).

Panja outsourcing telah menyelesaikan pembahasan soal pekerja alih daya di Kementerian BUMN pada 22 Oktober lalu. Rapat saat itu mengeluarkan 12 rekomendasi yang harus dilaksanakan Dahlan dan Muhaimin.

Isi ke-12 rekomendasi itu seperti Menteri BUMN wajib melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing sesuai komitmen Menteri BUMN yang disampaikan pada raker Komisi IX dengan Menteri BUMN dan Menakertrans, 9 September 2013.

Kemudian menghapus praktik penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.

Rekomendasi yang ketiga, setiap perusahaan BUMN dilarang keras melakukan pelarangan/penghalangan, intimidasi dan teror terhadap pekerja yang mengadakan aktivitas berserikat di BUMN.

Termasuk, pekerja yang melakukan mogok kerja dan aksi massa, sesuai pasal 28 UUD 1945, pasal 24 dan pasal 39 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta pasal 5 ayat (1), pasal 28 dan Pasal 43 UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Bekerja/Buruh.

Kemudian adanya larangan PHK, dan menghentikan rencana PHK terhadap pekerja/buruh, baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT.

Untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan seluruh rekomendasi oleh Kementerian BUMN, Panja outsourcing merekomendasikan Komisi IX membentuk Satgas Outsourcing BUMN bersama Kemenakertrans dan melibatkan perwakilan serikat pekerja outsourcing.