Alasan Dahlan pecat direksi BKI
Merdeka.com - Setelah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan alasan pemecatan direksi BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia. Dahlan menilai langkah pemecatan tersebut diambil karena tidak adanya kekompakan antara direksi perusahaan dengan komisaris.
"Pokoknya mereka tidak rukun. Ada direksi tidak rukun. Aku nggak mau, direksi nggak kompak antara direksi dan komisaris," tegas Dahlan ketika ditemui di Rumah Sakit Pelni, Jakarta, Selasa (10/7).
Dahlan menjelaskan, ada perkelahian yang membuat perusahaan tidak kompak. Oleh karena itu Dahlan mengambil tekad untuk memecat para direksi yang tidak kompak tersebut.
"Aku nggak ngerti kenapa mereka berkelahi, pokoknya saling berkelahi. Dulu saya sudah omongkan direksi harus kompak," tambahnya.
Mengenai gugatan yang dilayangkan para direksi BKI yang dipecat karena tidak terima dipecat sepihak, Dahlan mempersilahkannya. "Gugat ya gugat aja," pungkasnya.
Akhir bulan Juni lalu, direksi PT BKI menggugat Dahlan Iskan di PTUN karena tidak terima dipecat tanpa alasan yang jelas. Direksi yang dipecat tersebut antara lain adalah Direktur Utama Purnama, Direktur Keuangan dan Personalia Edy Cahyono, Direktur Teknik dan Pengembangan Ajatiman, dan Direktur Operasi Setudju Dangkeng.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaDewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya