Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Akuisisi BTN-Mandiri sejak lama jadi keinginan pemerintah

Akuisisi BTN-Mandiri sejak lama jadi keinginan pemerintah Mandiri-BTN. ©Istimewa

Merdeka.com - Kepala Ekonom Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan tidak terkejut dengan munculnya rencana konsolidasi Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), menjadi anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Itu didasarkan pada Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang sejak lama mendesain agar jumlah bank di Tanah Air menciut.

Fauzi mengatakan, dalam rencana aksi API, target pemerintah mengurangi jumlah bank dari 120 unit saat ini, menjadi 80 unit saja. "Sehingga merger (BTN-Mandiri) itu sangat dibutuhkan, dan idealnya memang bisa diciutkan. Terutama yang berimplikasi dengan penyuntikan modal segar," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Standard Chartered menilai persaingan antar bank di Indonesia sebetulnya didominasi bank dengan permodalan kecil. Setiap upaya mendorong merger berkualitas, kata Fauzi, akan berdampak baik karena menambah jumlah bank BUKU IV.

Khusus BTN-Mandiri, bukti bahwa keputusan pemerintah itu bisa berdampak positif, wajib menunggu situasi pasar selepas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Mei mendatang. Soalnya, dua bank BUMN itu sama-sama sudah melantai di bursa.

"Saya pikir oke-oke aja, dilihat dari aksi pasar saja. Kalau positif, ya berarti pasar betul-betul welcome, apalagi kalau harga sahamnya naik," kata Fauzi.

Dia pun menduga pemerintahan sudah mempertimbangkan aspek legalitas menggabungkan dua bank BUMN itu. Secara logika, konsolidasi BTN-Mandiri juga tak mengurangi dividen ke kas negara.

"Bukan kepemilikan pemerintah tereduksi, kasarnya masuk kantong kiri keluar kantong kanan. Dividen yang diakuisisi akan dibayar ke perusahaan induk, itu akan bayar lagi ke pemerintah" kata Fauzi.

Untuk diketahui, pemerintah menguasai saham BTN sebesar 60,14 persen, sedangkan 39,86 persen dimiliki oleh masyarakat. Bila aksi korporasi terwujud, maka tinggal tiga bank milik negara, yakni Bank Mandiri, PT Bank Nasional Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia.

Rencana pelepasan saham pemerintah tersebut tertuang dalam surat Kementerian BUMN tertanggal 11 April nomor SR-161/MBU/04/2014 ditujukan kepada Direktur Utama. Isinya menambahkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang akan digelar Mei 2014 persetujuan prinsip atas perubahan pemegang saham perseroan.

Menurut sumber merdeka.com, rencana konsolidasi kedua bank tersebut telah dibahas sejak Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Alasan menjual ke Bank Mandiri, karena inti bisnis BTN yaitu pembiayaan perumahan sejalan dengan Mandiri. "Akan diambil BMRI, kan BMRI juga punya kredit rumah. Jadi masih inline (sesuai-red)," ujar sumber merdeka.com yang berada di pemerintahan, Selasa (15/4).

Ketika dikonfirmasi, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengetahui hal tersebut namun enggan mengomentari lebih lanjut.

"Sebenarnya saya hampir tahu, tapi enggak tahu, enggak mau komentar," ujar Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OJK Beri Sinyal Izinkan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat
OJK Beri Sinyal Izinkan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Sejalan dengan hal itu, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger kedua bank tersebut bisa rampung sebelum Oktober 2024.

Baca Selengkapnya
BTN Syariah & Bank Muamalat Bakal Merger, Erick Thohir: Kalau Lancar Maret 2024 Bisa Final
BTN Syariah & Bank Muamalat Bakal Merger, Erick Thohir: Kalau Lancar Maret 2024 Bisa Final

Langkah ini mendukung Indonesia masuk dalam 10 besar bank syariah terbesar di dunia.

Baca Selengkapnya
Bank BJB Putuskan Sebar Dividen Rp1 Triliun, Setara 58 Persen Laba Bersih
Bank BJB Putuskan Sebar Dividen Rp1 Triliun, Setara 58 Persen Laba Bersih

Selain sepakat untuk pembagian dividen, terdapat sejumlah agenda yang dilaksanakan pada rapat tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN

Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.

Baca Selengkapnya
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
BUMN Raup Pendapatan Rp292 Triliun Sepanjang 2023
BUMN Raup Pendapatan Rp292 Triliun Sepanjang 2023

Kinerja positif BUMN akan berpengaruh pada setoran dividen ke kas negara.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
PNS Pria Bakal Dapat Cuti saat Istri Melahirkan, Ternyata Negara Ini Sudah Menerapkan Aturan Itu
PNS Pria Bakal Dapat Cuti saat Istri Melahirkan, Ternyata Negara Ini Sudah Menerapkan Aturan Itu

Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu, menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara

Baca Selengkapnya
Bank BTN Rombak Susunan Komisaris dan Direksi, Ini Dia Susunan Terbarunya
Bank BTN Rombak Susunan Komisaris dan Direksi, Ini Dia Susunan Terbarunya

Perubahan susunan pengurus Dewan Komisaris BTN disebabkan adanya pemberhentian dengan hormat alm Ahdi Jumhari Luddin dan M Yusuf Permana sebagai Komisaris.

Baca Selengkapnya