Merdeka.com - Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, berdasarkan keputusan sidang komite BPH Migas, AKR melimpahkan penugasan penyaluran solar subsidi 2019 ke Pertamina, sejak 11 November 2019.

Dia menjelaskan, pelimpahan penyaluran solar subsidi ini karena formula harga yang tidak sesuai keekonomian.

"Sudah, sudah sidang komite. Kalau tidak salah, Senin 11 November," kata Fanshurullah, di Jakarta, Rabu (20/11).

Dia mengungkapkan, kuota solar subsidi penugasan AKR yang dilimpahkan ke Pertamina sebesar 165 ribu Kilo Liter (KL) dari jatah penyaluran 234 ribu KL, perusahaan tersebut sempat menyalurkan solar subsidi sebanyak 65 ribu KL hingga Mei 2019. Sedangkan total kuota solar subsidi pada tahun ini mencapai 14,5 juta KL.

"Yang disalurkan baru 65 ribu KL, Jadi kira-kira 14,5 juta KL. Minus 65 ribu," tuturnya.

Menurut Fanshurullah, pelimpahan penyaluran solar subsidi milik AKR akan menambah kuota solar subsidi Pertamina. Meski tidak sanggup menyalurkan solar subsidi pada tahun ini, AKR tetap mendapat penugasan penyaluran solar subsidi tahun depan‎. Sebab, tugas AKR menyalurkan solar subsidi selama 5 tahun.

"Kalau penugasannya kan sudah jelas masih ada 5 tahun. kalau kuota nya nanti kita lihat. Karena ini kan terkait formula. Formulanya itu sudah ada usulan dari Pak Menteri‎," tandasnya.

Pasokan Tetap Aman

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, kebutuhan solar akan tetap terpenuhi, sehingga tidak perlu dikhawatirkan adanya keterbatasan pasokan.

Menurutnya, kilang dalam negeri akan terus memproduksi solar, sehingga pasokannya terjamin akan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

"Pokoknya kebutuhan masyarakat tetap terjamin. Tidak akan pernah habis, wong kilang 24 jam berproduksi gimana habisnya," kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (5/11).

Dia mengungkapkan, pemerintah pun akan mengganti kelebihan penyaluran solar subsidi, jika kuota solar subsidi telah habis sebelum akhir tahun, penggantian dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit.

"Nanti diaudit oleh BPK," tandasnya.

Untuk diketahui, kuota solar bersubsidi tahun ini secara nasional sebanyak 14,5 juta kiloliter (KL) atau lebih kecil dibandingkan dengan 2018 sebanyak 15,62 juta KL dengan realisasi sebanyak 15,58 juta KL.

Sementara itu, realisasi penyaluran solar bersubsidi sampai 25 September 2019 sebanyak 11,67 juta KL atau 80,46 persen dari kuota. Normalnya, realisasi per 25 September 2019 seharusnya sekitar 73,42 persen dari kuota.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com