Merdeka.com - Pekerja Migran Indonesia (PMI) kerap menjadi sasaran tindak kejahatan. Banyak pihak yang memanfaatkannya, mulai dari diperdagangkan secara ilegal, tidak memiliki perlindungan yang laik di luar negeri hingga pemerasan dari beberapa oknum.

Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, menyebutkan salah satu masalah PMI hingga kini ialah sulitnya mengakses pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) dari bank. Tak sedikit yang pada akhirnya terjebak dalam praktik perantara pinjaman bank yang bunganya bisa mencapai 27 persen.

"Selama ini PMI jadi korban kejahatan ijon dan rente. PMI tidak bisa pinjam langsung ke bank, tetapi sistem channeling yang kemudian mereka yang mengatasnamakan koperasi," beber Benny di Jakarta, Selasa (18/8).

Dia menyebutkan, bank memberikan pinjaman KUR dengan bunga 6 persen kepada oknum pelaku ijon dan rente. Kemudian uang itu dipinjamkan kepada PMI dengan bunga 21 persen hingga 27 persen. "Kejahatan ini yang harus kita akhiri," tekan Benny.

"Saya sudah mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian, usulan revisi Permenko agar tidak ada upaya untuk menghalangi PMI dan keluarganya untuk dapat mengakses dan meminjam langsung uang ke bank," kata dia.

Maka dari itu, dalam momen peringatan kemerdekaan RI ke 75 ini, lanjut Benny, kolaborasi Kementerian BUMN dan BP2MI tentu adalah bentuk persatuan dan gotong royong dalam memerdekakan PMI menuju Indonesia maju. "Bersama Kementerian BUMN dan BP2MI bersama-sama bekerja dengan akhlak melayani dan melindungi PMI dengan nurani," tukas Benny.

Penyaluran untuk TKI Penyumbang Utama Kredit Macet KUR

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi salah satu penyebab utama kredit macet atau non performing loan (NPL). Hal ini sulit dikontrol jika TKI sudah berangkat bekerja ke negara lain.

"Kalau digabung semua NPL KUR untuk TKI, paling susah ternyata dimonitor, kalau TKI sudah berangkat ke negara bekerja," ujar Menko Darmin.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan menggandeng perbankan negara asing untuk menekan potensi kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Adapun salah satu negara yang akan diajak bekerja sama adalah Jepang.

"Di antaranya memang banyak pekerja kita tidak memiliki akses perbankan. Nanti OJK menyarankan untuk kerjasama sama bank-bank di daerah penempatan di negara penempatan sehingga mereka bisa mengirimkan nyicil," ujar Menteri Ida saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Adapun negara selain Jepang yang akan diajak berkerjasama adalah Jerman. Proses kerjasama tersebut akan dilakukan antar pemerintah atau government to government. Proses kerjasama tersebut akan dimulai pada tahun depan.

"Kita berharap semakin tinggi angka penempatannya TKI di Jepang misalnya dan Jerman dan kita sedang mengupayakan bentuk GtoG. Jaminan perlindungan mereka bisa didapatkan karena proses GtoG dan tadi karena proses GtoG kita berusaha untuk dapat kerjasama di bank negara tersebut," jelasnya.

Selama ini, sistem pembayaran KUR oleh TKI hanya lancar di negara-negara yang memiliki bank asal Indonesia. Bank-bank BUMN terutama, banyak melakukan dorongan agar TKI rajin menyicil pinjaman. "(Bank BUMN) itu tidak masalah tapi ada beberapa bank yang tidak memiliki cabang di luar negeri. Kita akan kerjasama dengan bank-bank di negara setempat untuk mempermudah mereka," paparnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6